Oleh: Nurcholis |
Indonesiainside.id, Jakarta — Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pengaduan terhadap Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) setelah komentar terbarunya tentang rencana perdamaian AS.
Al-Jazeera melaporkan bahwa Friedman, seorang pendukung kuat permukiman Israel, mengatakan rezim Zionis memiliki hak untuk merampas bagian dari Tepi Barat selama wawancara dengan New York Times pada hari Selasa.
Dalam pernyataan pers hari Ahad kementerian mengatakan partainya mengutuk pernyataan Friedman dan menggambarkannya sebagai ‘ancaman bagi perdamaian dan keamanan kawasan’.
Dia mengatakan kata-kata Friedman “ekstra” untuk kebijakan administrasi AS yang bias dan mendukung rezim Zionis dan pemerintahan kolonialnya.
“Apa alasan yang membenarkan fakta logis Friedman bahwa Israel memiliki hak untuk merebut bagian dari Tepi Barat?
“Hukum internasional melarang perampasan tanah dengan paksa,” kata pernyataan itu kemarin.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, mengatakan tidak ada kelanjutan antara Palestina dan Amerika atas rencana perdamaian AS dengan memperingatkan bahwa penyelesaian itu tidak dapat dipaksakan pada Palestina.
“Sikap kami tetap kuat, bahwa kami mendukung rencana apa pun yang akan disetujui oleh Palestina.
“Itu tidak bisa sama dengan yang dikenakan pada Palestina, tidak ada negara di dunia Arab yang bisa menerimanya,” jelasnya.
Sheikh Mohammed, jika rencana itu ditolak oleh satu pihak, berarti rencana itu tidak adil atau realistis.
Dalam sebuah wawancara yang muat New York Times pada hari Sabtu, Duta Besar David Friedman mengatakan bahwa beberapa tingkat aneksasi Tepi Barat akan sah.
“Dalam keadaan tertentu, saya pikir Israel memiliki hak untuk mempertahankan beberapa, tetapi tidak semua, Tepi Barat,” katanya dikutip Time of Israel.
Pernyataan Friedman menimbulkan reaksi keras dari para politisi Palestina.
Pejabat senior Palestina Saeb Erekat mengatakan hari Sabtu bahwa kebijakan semacam itu akan sama dengan “keterlibatan AS dengan rencana kolonial Israel”.
Juga menanggapi komentar tersebut, anggota eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengatakan bahwa AS membenarkan pencurian tanah.
“Kami juga telah mendengar dari sebuah pernyataan oleh Fatah, partai yang berkuasa di Tepi Barat, yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah duta besar AS mewakili pandangan para pemukim Israel atau dari pemerintah AS,” kata Ibrahim dikutip Aljazeera. (cak)