Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, 23 September 2025, Presiden Prabowo secara menyatakan dukungan dan pembelaannya terhadap perjuangan dan eksistensi negara Palestina.
Diberitakan Presiden Prabowo menyatakan sikap Indonesia terhadap Palestina dalam berbagai kesempatan. Dalam KTT khusus Palestina, 22 September, Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan atas tragedi kemanusiaan di Gaza dan mendukung tercapainya perdamaian melalui pendekatan two-state solution. Sementara di Sidang Majelis Umum PBB, 23 September, Prabowo menegaskan bahwa dunia membutuhkan PBB. Oleh karena itulah Indonesia selalu mendukung PBB, termasuk dalam program pasukan perdamaian. Tercatat dalam laporan media pidato Prabowo tsb. mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk dari Presiden AS Donal Trump dan media Israel.
Dihubungi terpisah, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menyatakan apresiasinya terhadap isi substansi pidato Presiden Prabowo. Dikatakanya, pidato Prabowo yang untuk pertama kali di forum PBB itu memancarkan aura Pancasila dalam sikap politik Indonesia dalam banyak isu politik dunia. Dr. Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina, mengatakan ada hal baru dalam pidato Prabowo di forum SMU-PBB itu. Dubes Djumala merujuk pernyataan Prabowo yang mengatakan ”Indonesia akan mengakui Israel, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina”.
Pernyataan sikap secara gamblang di forum PBB baru ini dilakukan Indonesia. Sebelumnya hanya dalam bentuk wacana publik di dalam negeri Indonesia dan tidak disampaikan secara resmi di forum PBB. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa pengakuan atas kemerdekaan Palestina harus dibarengi pula dengan adanya jaminan keamanan bagi Israeal.
Indonesia siap untuk berpartisipasi dalam pasukan perdamamaian di Gaza dengan 20.000 pasukan penjaga perdamaian. Dalam penilaian Dubes Djumala, inisiatif Indonesia ini sunggu bertalian dengan nilai Pancasila. Dikatakannya, inilah sebenarnya yang disebut “value-based diplomacy”, diplomasi berbasis nilai, yaitu nilai kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan ini sejatinya adalah pancaran nilai Kemanusiaan dalam Pancasila.
Pada bagian lain, Dubes Djumala juga menggaris-bawahi pernyataan Prabowo bahwa Indonesia “remain committed to internationalism and multilateralism”. Ini statement politik sangat penting di tengah dunia yang sedang dihantui oleh tindakan unilateralisme (tindak sepihak) yang berlandaskan pada kekuatan dan kekuasaan. Bukan pada nilai-nilai tanggung jawab global yang dibahas secara bersama di forum multilateral seperti PBB. Internasionalisme itu dalam pidato Bung Karno di PBB, 1960, diterjemahkan sebagai “kemanusiaan”. “Itu artinya diplomasi Indonesia berlandaskan nilai kemanusiaan. Sedangkan multilateralisme adalah mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pembahasan bersama (musyawarah) untuk mencapai kesepakatan (mufakat).
“Jadi jika Indonesia mengedepankan pendekatan internasionalism dan multilateralism itu artinya keputusan untuk melakukan diplomasi kemanusiaan harus diambil berdasar “musyawarah-mufakat” dari seluruh anggota PBB. Sejatinya itulah aura Pancasila dalam diplomasi Indonesia di panggung internasional” demikian tutup Dubes Djumala, dalam rilisnya.*
