Prabowo dan Kalangan Pengusaha Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

Indonesiainside.id (Jakarta) — Pemerintah meirilis paket kebijakan ekonomi XVI yang berisi perluasan insentif tax holiday, revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan insentif devisa hasil ekspor (DHE). Namun, baru seminggu diluncurkan, paket kebijakan tersebut menuai kritik dan protes dari pihak oposisi maupun kalangan pengusaha.

Ketiga paket kebijakan pemerintah itu adalah pertama, tax holiday. Ini merupakan insentif fiskal untuk para investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia. Para investor bahkan bisa tak membayar PPh Badan hingga 20 tahun. Namun tentu kebijakan ini ada syaratnya. Salah satunya yakni besaran investasi yang harus ditanamkan.

Kedua, relaksasi DNI. Untuk membongkar tak optimalnya DNI 2016, pemerintah memangkas jumlah bidang usaha yang masuk dalam DNI disusutkan dari 515 dalam Perpres 44 Tahun 2016 menjadi 392 pada DNI 2018.

Ketiga, memberikan insentif bagi para eksportir yang mau membawa Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Indonesia, khususnya untuk eksportir sumberdaya alam (SDA) yakni pertambangan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Kebijakan baru itu mengudang kritik dari calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Ia menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI tanda pemerintahan Jokowi menyerah ke asing. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyoroti sikap pemerintah yang dianggap memberikan peluang besar kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 28 sektor usaha.

Prabowo pun tak segan menilai Paket Kebijakan Ekonomi XVI tidak sesuai dengan UUD 1945, terutama pada Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi bahwa bahwa prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Serta Ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here