Ekonom: Penggelembungan Utang Pemerintah Semakin Besar

“Beban APBN makin berat kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan listrik,” ujar Abra.

Indonesiainside.id, Jakarta — Ambisi pemerintah dalam mengakselerasi proyek infrastruktur di tahun politik 2019 tentu memiliki berbagai konsekuensi dalam kebijakan fiskal. Dengan target defisit APBN 2019 sebesar 1,84% terhadap PDB (produk domestik bruto), pemerintah berencana menarik utang baru (netto) sebesar Rp359,4 triliun.

Ekonom INDEF Abra Talattov menuturkan, saat ini nilai utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp 4.478,57 triliun per Oktober 2018, atau bertambah Rp584,97 triliun (naik 15%) dalam setahun terakhir. Nilai utang pemerintah itu pun sudah menembus level psikologis 30% terhadap PDB.

“Masalahnya, tahun depan pemerintah masih harus menghadapi tantangan besar yang juga beresiko meningkatkan utang pemerintah yaitu kenaikan harga minyak dunia dan depresiasi rupiah yang berimbas pada kenaikan subsidi energi dan biaya bunga utang,” ujar Abra kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Rabu (5/12).

Selain itu, pemerintah juga ternyata masih harus berutang untuk membayar cicilan bunga utang. Sebab, keseimbangan primer dalam APBN 2019 tercatat negatif Rp 21,3 triliun.

“Potensi menggelembungnya utang pemerintah tahun depan semakin besar, seiring besarnya kebutuhan belanja infrastruktur dan belanja subsidi serta penerimaan pajak yang masih belum mencapai target dan tax ratio yang masih sangat rendah,” kata Abra.

Disamping itu, likuiditas domestik juga sudah mulai mengering sehingga pemerintah perlu biaya yang lebih besar dalam menghimpun utang baru. Pemerintah harus terus mencermati resiko utang agar tidak menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here