Kedaulatan Digital Perlu Aturan Khusus

Foto : Republika

Pada era siber seperti sekarang, hampir setiap lini hidup diatur lewat teknologi digital. Karena itu, ada hal yang harus menjadi perhatian masyarakat, yaitu perlindungan data.

Indonesiainside.id, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan, kemajuan teknologi tidak bisa dibendung, tapi bisa diatur dan arahkan. “Tanpa perlindungan data yang kuat, era siber digital hanya akan menjadi seperti hutan rimba belantara,” ujarnya kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Senin (10/12).

Sementara itu, jika ditilik lebih jauh, seperangkat aturan perlindungan data yang ada belumlah memadai. Di antaranya yang existing adalah UU ITE, derivasinya yaitu PP PSTE, dan Permen 20 tahun 2016. Revisi PP PSTE pun menimbulkan kontroversi karena pemerintah membuka peluang pusat data-data tertentu yang dianggap nonstrategis bisa diletakkan di luar negeri.

“Aturan selevel Permen pun belum bisa melindungi data pribadi secara maksimal. Bisa dikatakan, soal perlindungan data masih ada kekurangan hukum,” katanya.

Terlebih perkembangan fintech yang menjamur belakangan ini, juga patut dicermati tentang bagaimana perlindungan datanya. Kemudahan-kemudahan yang menggiurkan bagi pengguna dapat menarik masyarakat Indonesia untuk beralih dari keuangan konvensional kepada fintech.

“Dan seringkali, persoalan data digital menghantui para pengguna, karena data pribadi mereka bisa bocor dan diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar caleg dari Dapil Yogyakarta ini.

Menurut dia, jika hal ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing yang menggerogoti kedaulatannya. Awalnya bisa saja hanya berupa gateway, lalu beralih jadi e-money, dan bisa jadi bentuk mata uang baru.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here