Kenaikan Utang BUMN Rp 2.000 Triliun Dipersoalkan

Muhammad Said Didu. Foto: Istimewa

Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, mempersoalkan kenaikan utang BUMN sebesar Rp 2.000 triliun. Menurutnya, tingginya peningkatan utang BUMN itu tidak terkolerasi dengan meningkatnya pendapatan secara signifikan. Hal itu terjadi khususnya pada periode 2016 hingga 2017.

Indonesiainside.id, Jakarta: Said Didu yang pernah menjabat Sekretaris Menteri BUMN Periode 2004-2012 itu menjelaskan pada 2016, utang BUMN tercatat meningkat lebih dari Rp2.000 triliun hingga 2017, yakni dari Rp3.281 triliun menjadi Rp5.252 triliun. Sementara untuk revenuenya atau pendapatan, naiknya hanya sebesar Rp100 triliun, yakni dari Rp1.969 triliun periode sama.

“Kalau tambah utang naik, revenue-nya harus naik dong, kalau enggak ada masalah. Kualitas apa utang itu? Kok revenue-nya segitu, ada yang bilang siapa tahu bangun pabrik, enggak. Jadi saya enggak tahu utang Rp2.000 triliun itu ada di mana sekarang dan untuk apa,” katanya di Jakarta.

Menurut dia, kenaikan tajam utang BUMN itu ikut menyebabkan perusahaan BUMN dalam kerusakan kritis. Ditambah lagi, terus membesarnya intervensi penguasa terhadap kinerja BUMN.

Kerusakan itu tidak akan terjadi, lanjut dia, bilamana intervensi penguasa tidak besar kepada BUMN. Dia pun menjelaskan, yang di maksud penguasa itu adalah para cukong-cukong bermodal besar yang terus dituruti dan ditakuti oleh pemerintahan.

“Itu bukan pemerintah lho, tapi cukong-cukong pengusaha. Pemerintah berganti, cukongnya tetap. Aku pilih pemerintah yang bebas dari cukong kekuasaan, karena kita ganti pemerintahan cukongnya dia lagi,” tegas Said Didu.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here