Pengamat: Politik Jangan Dijadikan Penentu Kebijakan Energi

Pengamat kebijakan publik Said Didu menyatakan jangan sampai menggunakan politik yang sifatnya populis dalam rangka menentukan dan menjalankan kebijakan di sektor energi nasional. Sebab, hal itu akan menimbulkan risiko untuk masa depan.

Indonesiainside.id, Jakarta — “Jangan sampai politik populis untuk energi, karena bahaya sekali untuk jangka panjang,” kata Said Didu dalam Seminar Akhir Tahun “Ketahanan Energi Terancam” di Jakarta, Senin (17/12).
Menurut dia, selama politik masih menjadi alat penentu kebijakan energi, jangan pernah harap tercapai ketahanan atau kedaulatan energi.

Said Didu berpendapat bahwa hal yang harus dilihat adalah dari sisi permintaan dan pasokan seperti berapa jumlahya dan siapa pengelolaanya serta bagaimana kemampuan finansialnya.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2050 mendatang, berdasarkan sejumlah kajian menunjukkan bahwa Republik Indonesia akan berada di posisi empat besar pengunaan energi global.

Untuk itu, ujar dia, pemberdayaan dan pemanfaatan sektor energi jangan sampai menjadi pendapatan ekonomi, tetapi harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Selama keputusan dalam sektor energi digunakan untuk mengobyektifkan kepentingan subyektif, lupakan kedaulatan energi,” ucapnya.

Said menginginkan agar pemerintah dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan terkait energi dan hanya berdasarkan hal-hal populis.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menyatakan, pencitraan politik dapat berakibat membuat BUMN perminyakan merugi misalnya karena harus kehilangan anggaran untuk subsidi agar harga BBM-nya tidak naik.(*/dry/Ant)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here