Program Swasembada Pangan Pemerintah Dinilai Semrawut

Empat tahun berjalannya pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum menunjukkan hasil signifikan terkait janji swasembada pangan pada kampanyenya 2014 silam. Bahkan perencanaan program swasembada pangan pemerintahan saat ini dapat dibilang masih semrawut, dilihat dari besarnya jumlah impor komoditas pangan utama.

Indonesiainside.id, Jakarta — Demikian disampaikan Ekonom INDEF Rusli Abdullah saat dihubungi Indonesiainside.id di Jakarta, Senin (17/12). Menurut dia, faktor kegagalan swasembada pemerintah terletak di perencanaan. Salah satu hal mendasar dalam perencanaan adalah data yang valid.

“Pemerintah kita belum mampu swasembada pangan. Gagal. Bahkan yang terbaru, pakan jagung untuk ternak saja masih impor. Kemarin ada impor beras 2,8 juta ton. Kedelai untuk bahan baku tempe dari Argentina dan Amerika juga impor. Termasuk gandum,” ujarnya.

Padahal, gandum merupakan bahan dasar mie instan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Kendati demikian, ia mengapresiasi janji kampanye Jokowi-JK meski tidak sepenuhnya terealisasi.
“Perencanaan adalah masalah yang krusial. Kemarin Kementan (Kementerian Pertanian) dikritik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa aspek perencanaan kurang optimal. Sebab, jika perencanaan beres, maka hasilnya akan baik,” kata dia.

Dia menyebutkan, data perencanaan pemerintah Jokowi-JK terkait swasembada pangan pada tahun 2014 sangat carut-marut. Meski demikian, ia optimis perencanaan swasembada pangan di tahun 2019 lebih baik karena memiliki data yang valid.

“Pemerintah saat ini dalam perwujudan kedaulatan pangan masih semrawut. Tapi mungkin di tahun 2019 lebih tertata dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Minimal datanya lebih akurat,” ujarnya.
Sesuai mandat pemilu 2014, kata Rusli, seharusnya Jokowi lebih memprioritaskan janji kampanye yang dapat direalisasikan.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here