Ribuan Buruh Tuntut Kenaikan UMSP

Setidaknya mereka menuntut dua tuntutan utama kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Apa saja?

Indonesiainside.id, Jakarta — Ribuan buruh yang terhimpun dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) dan Barisan Pelopor (Bapor) melakukan unjuk rasa (unras) di depan Balaikota DKI Jakarta, Selasa (18/12).

Dalam aksinya, mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta menerapkan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) DKI Jakarta tanpa formula PP 78/2015 dan revisi UMP DKI Jakarta Tahun 2019 paska dikalahkannya kasasi Pemprov DKI Jakarta.

Perwakilan FSP LEM SPSI Jakarta Timur Tarmizi dalam orasinya mengatakan, penetapan UMP berdasarkan tiga landasan. Yakni kebutuhan hidup rakyat, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Hidup buruh! Kembali kita rapatkan barisan tidak lain untuk menagih janji Gubernur DKI. Pak Anies adalah pemimpin yang tegas. Menutup reklamasi saja berani, masa menaikan UMP kita tidak berani,” ujarnya disambut riuh ribuan buruh lainnya.

Sementara, Ketua DPD FSP LEM SPSI Yulianto menuturkan pihaknya telah melakukan perundingan antara Federasi dengan Asosiasi Sektoral terkait penetapan UMSP. Selain itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan kasasi atas gugatan Pemprov DKI Jakarta.

“Menurut kami, PP 78 itu melanggar peraturan perundangan dan hak asasi manusia. Itu alasan kuat Pak Anies untuk merevisi ulang UMP DKI Jakarta,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, 10 perwakilan buruh menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Andri Yansah. Pertemuan dilakukan secara tertutup di ruang kerja Anies.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here