Defisit perdagangan yang secara akumulasi mencapai US$ 7,5 miliar pada periode Januari-November 2018 dinilai mengukir sejarah baru yang kelam bagi negeri ini. Hal ini menandakan bahwa pemerintah masih gemar impor daripada ekspor.
Indonesiainside.id, Jakarta — Pengamat ekonomi Faisal Basri mengungkapkan kinerja buruk neraca perdagangan sampai November 2018 menjadi sejarah baru bagi Indonesia.
“Tidak pernah terjadi defisit perdagangan US$ 7,5 miliar. Ini sejarah baru,” kata Faisal dalam acara outlook persaingan usaha di Jakarta, Rabu (19/12).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun periode Januari-November 2018 mengalami defisit. Defisit secara keseluruhan mencapai US$ 7,52 miliar.
Faisal mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif dari Januari-November 2018 ini menandakan bahwa pemerintah masih gemar impor daripada ekspor.
Defisit neraca perdagangan yang terjadi sepanjang sebelas bulan di tahun ini juga menjadi hal serius yang perlu dibenahi oleh pemerintah.
“Kita semakin terbata-bata di internasional dan domestik. Ini serius, 8 dalam 11 bulan kita defisit perdagangan,” ujar dia.
Defisit neraca perdagangan juga ikut disoroti DPR RI. Guna menyehatkan neraca perdagangan, DPR mendorong pemerintah untuk lebih berani mengendalikan impor sejumlah produk elektronik, alas kaki, tas dan koper hingga peralatan rumah tangga dan peralatan kantor. Demikian dikatakan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam refleksi akhir tahun Parlemen di Jakarta, Selasa (18/12).
“Neraca perdagangan berpotensi mencatatkan surplus pada akhir 2018 berkat turunnya harga minyak dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan produk migas dan bahan pangan, impor produk elektronik, alas kaki hingga peralatan rumah tangga dan kantor tercatat sebagai kontributor terbesar dari total nilai impor sejak tahun 2017.
Padahal, sebagian dari produk tersebut sudah dibuat di dalam negeri. Karenanya, produk-produk impor tersebut patut dibebankan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang lebih besar dari yang ditetapkan sekarang.
“Langkah-langkah pengendalian impor yang lebih berani sangat diperlukan guna mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan,” katanya.(*/dry)
