Perusahaan Fintech Ilegal Resahkan Masyarakat

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) mengakui bahwa memang ada perusahaan financial technology (fintech) atau teknologi finansial (tekfin) ilegal yang meresahkan masyarakat. Asosiasi mengimbau masyarakat untuk klarifikasi ke OJK atau AFPBI mengenai legalitas perusahaan tekfin pinjaman dalam jaringan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Wakil Ketua II Direktorat Multiguna AFPBI, Entjik Djafar, menjelaskan perusahaan tekfin yang terdaftar di asosiasi wajib mengikuti code of conduct untuk mengatur etika berbisnis yang harus disetujui perusahaan.

“Tekfin saat ini memang pesat bertambahnya karena animo masyarakat besar terutama dari sektor UMKM yang belum bisa masuk ke bank atau unbankable,” ujar dia di Jakarta, Rabu (19/12).

Menurut catatan AFPBI, nasabah tekfin peer-to-peer lending mencapai lebih dari dua juta nasabah. Jumlah pinjaman yang sudah disalurkan oleh tekfin legal mencapai Rp15 triliun sampai dengan September 2018.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan ada 227 perusahaan financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending yang beroperasi secara ilegal atau belum terdaftar dan mendapat izin dari OJK.

Direktur Hubungan Masyarakat OJK Hari Tangguh Wibowo mengatakan perusahaan fintech yang ilegal itu bisa diakses melalui website serta tersedia dalam platform seperti App Store dan Google Play.

Menurut Hari, mayoritas perusahaan fintech tersebut berasal dari China. Perusahaan-perusahaan tersebut mengalihkan bisnisnya ke Indonesia karena China mulai memberlakukan pengetatan atas fintech P2P Lending.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here