Negara Terbius dengan Pertumbuhan Ekonomi Digital?

Pengaduan yang terkait ekonomi digital menduduki rangking pertama, selama 3 (tiga) tahun terakhir, berkisar 16-20 persen dari total komoditas pengaduan yang diterima YLKI. Pengaduan itu berupa transaksi produk e-commerce, dan atau pinjaman online.

Indonesiainside.id, Jakarta — Pada 2019 fenomena ekonomi digital makin terasa. Menembus ruang dan waktu. Hambir semua sisi ekonomi mikro tersentuh ekonomi digital ini. Konsumen pun sebagai pengguna akhir ekonomi digital, dengan berbagai turunannya, makin gandrung dibuatnya. Harus diakui, kehadiran dan eksistensi ekonomi digital makin membuat aktivitas konsumen makin mudah, murah, efisien dan ekonomis.
Oleh karena itulah ekonomi digital telah memberikan kontribusi ekonomi makro secara signifikan. Diprediksi pada 2025 nanti, ekonomi digital akan berkontribusi pada PDB mencapai Rp 730 triliun. Menurut Google Temasek Economy SEA, Indonesia menjadi negara tercepat dan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara.

Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi mengatakan, fenomena ekonomi digital, yang pada titik tertentu merupakan wujud disruptif ekonomi adalah sebuah fenomena yang tak bisa dihindari. Dan mempunyai lompatan positif untuk peradaban manusia secara keseluruhan, dan pada sisi mikro membuat aktivitas kehidupan manusia semakin mudah, murah, dan cepat.

“Namun, ironisnya, pada konteks perlindungan konsumen, negara belum terlalu hadir. Negara tampak terbius dengan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi terlena dengan aspek perlindungan konsumen, yang jelas-jelas merupakan entitas utama dalam ekonomi digital ini,” ujar Tulus Abadi di Jakarta, Kamis (20/12).

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here