Pembagian Saham Freeport Selalu Menimbulkan Masalah

BPK menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah mekanisme penyerahan saham sebesar 10% kepada masyarakat Papua. Berdasarkan pengalaman empiris dan pemeriksaan BPK terhadap BUMD yang bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, selama ini selalu menimbulkan masalah dan penyimpangan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Dalam pemeriksaan penerapan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) terdapat temuan yang signifikan yaitu penggunaan hutan lindung seluas 4.535,93 Ha tanpa kin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Selain itu, terdapat permasalahan kekurangan penerimaan negara berupa PNBP dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi total sebesar USD1,616,454.16.

Anggota IV BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Rizal Djalil mengatakan, izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 4.535,93 Ha sudah pada tahap finalisasi oleh Kementerian LHK dan selanjutnya akan ditagihkan PNBP IPPKH beserta kewajiban total sebesar Rp460 milliar.

“Sedangkan permasalahan pembuangan limbah tailing, PT FI telah membuat roadmap sebagai rencana aksi penyelesaian permasalahan tersebut dan sudah dilakukan pembahasan dengan Kementerian LFIK,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/12).

Rizal menjelaskan, permasalahan kekurangan penerimaan negara dalarn bentuk PNBP dan kelebihan pencairan jaminan reklamasi total sebesar USD1,616,454.16 sudah diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kementerian ESDM dan Kementerian LHK sudah membuat pembaharuan regulasi terkait dengan pengelolaan usaha jasa pertambarigan sesuai dengan rekomendasi BPK, sehingga potensi penyimpangan pada masa yang akan datang dapat dicegah dan tidak terjadi kembali,” katanya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here