Pengamat: Kebijakan Pemerintah Soal Pajak Batubara Dianggap Sesat

Ilustrasi pertambangan batu bara. Foto: Istimewa

Rencana Pemerintah akan menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) tentang Perlakuan Perpajakan atau PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) khusus dalam usaha pertambangan batubara yang akan menikmati perpajakan dengan skema “nail down” alias persentase pajak bersifat tetap.

Indonesiainside.id, Jakarta — Kebijakan itu tentu hanya akan dinikmati oleh segelintir pengusaha batubara pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara) yang akan berubah status menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Demikian dikatakan oleh Rofianto Kurniawan sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapat Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rabu (26/12). Rencananya PP ini akan segera terbit dalam beberapa hari kedepan sebelum tutup tahun 2018,agar dapat direalisasikan pada awal tahun 2019.

Direktur Eksekutif Center of Energi and Resource Indonesia Yusri Usman mengatakan, sudah dapat dipastikan kebijakan ini bisa dikatakan kebijakan sesat pikir Pemerintah, tentu ini efek negatif dari pengusaha PKP2B yang menuntut perlakuan sama kepada Pemerintah agar adil seperti kebijakan Pemerintah terhadap IUPK PT Freeport Indonesia.

“Tentu pertanyaan bodohnya berikutnya apa bedanya antara sistem Kontrak karya dengan UU Minerba kalau kebijakan nail down tetap dijalankan, artinya secara sadar Pemerintah telah menjeratkan kakinya sebelah hanya untuk kepentingan pengusaha PKP2B,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/12).

Pertanyaan berikutnya apa bedanya dengan IUP dan IUPK nya BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainya, selain tidak adil dalam menerapkan kebijakan dengan industri lainnya sangat beresiko tinggi terhadap fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, ternyata di luar negeri pun dalam aktifitas pertambangan tidak menerapkan kebijakan nail down.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here