Divestasi Freeport Dimulai di Era Soeharto

Lokasi penambangan Freeport di Tembagapura. Foto: Istimewa

Sebenarnya, pada kontrak karya kedua sudah ada ketentuan wajib divestasi saham 51 persen.

Indonesiainside.id, Surabaya – Hari ini, PT Inalum (Persero) telah merampungkan pembelian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pembelian saham tersebut dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (21/12). Dengan pembelian saham tersebut, Indonesia akhirnya menguasai 51 persen PTFI. Sebelumnya, Indonesia hanya menggenggam saham 9,36 persen..

Menengok ke belakang, kontrak karya (KK) pertama Freeport diteken pada 1967 pada masa Presiden Soeharto. Saat itu, Soeharto baru saja menggantikan Presiden Pertama RI Soekarno. Di sisi lain, Pemerintahan Soeharto memang menghadapi masalah keuangan dan memerlukan berbagai cara untuk mengisi kas negara, antara lain lewat peningkatan kegiatan ekonomi.

“Soeharto sejak bulan Maret tahun 1967 menggantikan Bung Karno. Beliau berada di suatu kondisi pemerintahan dengan kas negara yang kosong,” jelas Rushdy Hoesein Ph.D yang bekerja di Yayasan Bung Karno

“Yang dia lakukan itu baik dengan bantuan luar negeri atau mengusahakan upaya-upaya dari dalam negeri sendiri untuk melakukan ekspor, atau berupa investasi,” tambahnya.

Di era Soeharto, investasi dibuka lebar-lebar. Sementara, KK pertama sendiri disepakati 30 tahun atau berakhir pada 1997. Belum selesai masa KK pertama, KK jilid kedua diteken pada 1991. Sebenarnya, pada KK ini sudah ada ketentuan wajib divestasi saham 51 persen.  Namun, proses divestasi untuk mencapai 51 persen tak kunjung jalan. Pemerintahan pun terus berganti sampai Jokowi memimpin.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here