Penantian Payung Hukum ASK Usai

Pengawasan pemerintah terhadap ASK dan pihak aplikator menjadi kunci implementasi regulasi. Kenyamanan dalam dunia usaha akan memberikan kontribusi ekonomi untuk pembangunan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, seperti halnya taksi reguler untuk menjamin keberlangsungan usaha, pemerintah juga perlu membuat regulasi untuk melindungi konsumen dan driver ASK (angkutan sewa khusus).

Hal itu disampaikan Djoko dalam merespon terbitnya regulasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) untuk menggantikan PM 108 Tahun 2017.

“Sebab, dengan sistem sekarang membuat driver tidak nyaman, karena sistemnya tidak ada yang mengawasi,” ujar Djoko kepada Indonesiainside.id.

Menurut dia, banyak kelemahan sistem ASK yang merugikan pengemudi dan juga konsumen. Karena itu, pengawasan pemerintah terhadap ASK dan regulasi tersebut menjadi penting untuk menjaga iklim usaha.

“Bisa saja sistem yang sudah ada itu tipu-tipuan.
Seharusnya yang mengawasi adalah Menkominfo, karena gunakan aplikasi IT,” katanya.

Sementara, pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan setuju dengan diterbitkannya Permen 108 Tahun 2017. Sebab, kata dia, selama ini banyak pengemudi ASK yang mengeluhkan soal tarif yang diturunkan secara sepihak oleh perusahaannya.

“Iya, tarif ini sering diturunkan sewenang-wenang oleh kantornya dengan harga murah. Saya setuju dengan regulasi tersebut agar aplikator tidak sewenang-wenang dan segala macam bonus yang membohongi teman-teman driver,” ujarnya kepada Indonesiainside.id.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here