BPJS Watch: Kesehatan Masyarakat Lebih Prioritas Dibanding Akreditasi

Timboel Siregar
Koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Foto: Istimewa.

BPJS mendapatkan amanah Permenkes untuk bekerjasama dengan Rumah Sakit yang telah memiliki akreditasi. Namun, dana BPJS yang tak kunjung cair dan biaya akreditasi yang mahal, menjadi persoalan mendasar. Masyarakat menjadi imbas. Dimana kehadiran negara?

Indonesiainside.id, Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kerja sama dengan 92 rumah sakit pada 2019 disebabkan tidak terpenuhinya sejumlah syarat seperti akreditasi dan izin beroperasi.

Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan, Permenkes Nomor 99 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Permenkes 71/2013 mengatur bahwa salah satu syarat Rumah Sakit bekerjasama dengan BPJS adalah memiliki akreditasi. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan UU Rumah Sakit Nomor 44/2009.

“Nah, ada Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang merupakan bentukan pemerintah. Mereka yang akan melakukan akreditasi. Sedangkan yang terjadi sejak dioperasikannya BPJS tahun 2014, (akreditasi) tetap tidak dilakukan oleh beberapa rumah sakit,” kata Timboel kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Senin (7/1).

Akibatnya, Menkes melalui BPJS mencabut kerjasama dengan beberapa rumah sakit, setelah melalui berbagai kebijakan dan pertimbangan. Sedangkan dari 616 Rumah Sakit, 551 Rumah Sakit masih dapat bekerjasama sampai Juni 2019 dengan syarat menyelesaikan akreditasi.

“Nah, ada 65 Rumah Sakit yang tidak semuanya mengikuti akreditasi. Ada (Rumah Sakit) yang izin operasionalnya sudah selesai. Jadi, kalau Rumah Sakit mengumumkan tidak kerjasama lagi, bukan karena Rumah Sakitnya tidak mau kerjasama, tapi karena Permenkes 99 mengamanatkan demikian,” ujarnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here