Tak Penuhi DMO, Lebih Dari 10 Perusahaan Batubara akan Kena Sanksi

Ilustrasi

Oleh: Andryanto S

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan ada sanksi terhadap perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi target Domestic Market Obligation (DMO).

Indonesiainside.id, Jakarta — Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan pemerintah sudah mengantongi daftar perusahaan yang berpotensi terkena sanksi dari pemerintah.

“Ya (jumlahnya lebih dari 10 perusahaan). Tetap dikasih punishment (sanksi),” kata Bambang di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan regulasi yang ada maka sanksi diberikan adalah pemotongan produksi. Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 23 K/30/MEM/2018, persentase minimal wajib pasok domestik (DMO) tersebut akan diwajibkan untuk para pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah memasuki tahap operasi produksi.

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi persentase minimal DMO akan dikenakan sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2019. Selain itu, perusahaan yang tidak taat akan dijatuhi sanksi, berupa pengurangan kuota ekspor sesuai dengan jumlah DMO yang tidak terpenuhi.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan bagi perusahaan yang mengklaim sanggup menyalurkan batu bara tapi tidak ada yang menyerap sehingga DMO tidak terpenuhi, maka pemerintah mempersilahkan pelaku usaha untuk mengklarifikasi sanksi yang telah ditetapkan pemerintah nantinya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here