Oleh: Ahmad Z.R
Pada kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan menghentikan impor. Apakah janji tersebut terwujud?
Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Refrizal menyoroti besarnya angka pemerintah dalam melakukan impor gula di tahun 2017-2018 yang didapat dari ekonom Faisal Basri. Bahkan, di tahun 2019 pemerintah akan melakukan impor jagung sebesar 30.000 ton. Menurut dia, langkah tersebut bertentangan dengan janji kampanye Jokowi pada 2014 silam yang akan menghentikan impor.
“Kalau memang benar (pemerintah mengimpor sebesar itu), menurut saya janji (menghentikan impor) Pak Jokowi tidak benar. Tidak mengimpor jagung, gula, beras dan pangan lain. Nggak terbukti (janjinya). Apalagi (impornya) tambah banyak,” ujarnya kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Kamis (10/1).
Politisi PKS ini menilai pemerintah terlalu nafsu melakukan impor padahal neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit
“Neraca perdagangan kita sudah negatif. Impor kita lebih banyak dibandingkan ekspor. Seperti baja. Di (media) Kompas pekan lalu impor baja kita masih 50%. Padahal (baja) Krakatau Steel lebih tinggi, yang impor kan tidak tinggi, maka harga Krakatau Steel akan kalah dibandingkan impor,” katanya.
Di sisa beberapa bulan pemerintahan Jokowi-JK, Refrizal menyebutkan sulit bagi pemerintah untuk merealisasikan swasembada pangan. Seharusnya, kata dia, pemerintah memiliki estimasi dan rencana terukur agar dapat menghentikan kran impor sejak empat tahun silam. Namun, pemerintah lebih focus pada infrastruktur dan mengabaikan kedaulatan pangan.
“Seperti gula, kalau pemerintah terus impor, petani kan tidak semangat kerjanya. Nah, gerakan ini harusnya disadari oleh pemerintah sejak empat tahun lalu,” ujarnya.
Refrizal tak menampik diduga ada motif rente dari derasnya impor pangan yang dilakukan pemerintah. Namun, ia lebih menyerahkan urusan tersebut kepada lembaga yang diberikan kewenangan oleh Negara yang ditugaskan untuk membuktikan apakah terdapat kerugian Negara dan memperkaya pihak tertentu.
“Wah (motif rente) itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi kan saya tidak punya bukti. Silakan KPK yang memeriksa dan membuktikan jika ada motif tersebut,” tandasnya. (*/Dry)
