Oleh: Andryanto S
Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah jangan berspekulasi dalam menetapkan kebijakan impor pangan. Apalagi sampai saat ini diketahui, target swasembada masih belum berhasil.
Indonesiainside.id, Jakarta — Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti meminta pemerintah memastikan data pangan benar-benar akurat terlebih dahulu sebelum mengimpor komoditas pangan.
“Indonesia mau mencapai swasembada pangan, tetapi selalu direcoki dengan nafsu impor,” ucapnya di Jakarta, kemarin.
Rachmi mengharapkan pemerintah jangan berspekulasi dalam menetapkan kebutuhan impor. Ia juga mengingatkan esensi kebijakan impor, khususnya produk pertanian, hanya bisa dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus membuka data-data ketersedian produksi dalam negeri dulu kepada publik sebelum melakukan impor.
“Bagi kami, soal kebijakan impor di sektor pertanian ini akan terus menjadi polemik jika persoalan mendasar mengenai data produksi dan konsumsi belum dapat diselesaikan. Padahal, itu yang menjadi dasar penetapan dari kebutuhan impor,” katanya.
Rachmi juga mengingatkan hingga kini belum ada badan yang menyediakan data produksi dan kebutuhan konsumsi secara valid, sehingga berbagai lembaga bisa saling mengklaim.
Polemik impor pangan kembali menghangat di tataran publik sejak sejumlah pihak mengkritisi kebijakan impor pemerintah saat ini yang cenderung melonjak tajam. Ekonom senior Faisal Basri kembali melayangkan kritikan pedas terhadap kebijakan impor beras pemerintah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Faisal menyoroti impor beras sepanjang Januari-November 2018 yang mencapai 2,2 juta ton.
