INDEF: Dana Desa Rawan Dipolitisasi

dana desa
Ilustrasi dana desa. Foto: Istimewa.

Oleh: Ahmad Z.R

Peluncuran dana desa menjelang tahun pemilu memunculkan spekulasi Political Budget Cycles sedang dijalankan oleh petahana. Suatu bagian penting dari ekonomi elektoral adalah adanya kebijakan yang ditujukan kepada kelompok tertentu.

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah akan menggelontorkan dana desa sebesar Rp73 trilun di awal tahun 2019. Ekonom INDEF Rusli Abdullah menilai peningkatan dana desa dari tahun 2017 sebesar 60 triliun merupakan langkah baik dalam mengakselerasi program pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Namun, kata dia, pemerintah harus mengubah komposisi penyaluran dana desa yang sebelumya cenderung fokus kepada infrastruktur. Maka, pada tahun 2019 harus diubah kepada pembangunan non-infrastruktur. Yakni kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan program pemberdayaan yang dikembangkan oleh comdev (community development.

“Secara legal formal adanya kenaikan (dana desa) tidak masalah, meskipun mendekati pemilu (pemilihan umum). Namun, dalam sudut pandang politik ekonomi, ini bisa diduga sebagai adanya Political Budget Cycles (PBC). Seperti dana bansos (bantuan sosial) diperbesar. Nah, pada tahun Pemilu anggaran-anggaran itu memang mengalami perubahan,” ujarnya kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Jumat (11/1).

Teori Political Budget Cycles memunculkan spekulasi bahwa program dana desa merupakan modus pemerintah untuk menarik dukungan kelompok-kelompok masyarakat. Peluang petahana memanfaatkan dana transfer memberikan angin segar bagi setiap pimpinan daerah untuk menyukseskan program kerja sesuai janji politik saat kampanye. Penanganan dana desa yang langsung berada di tangan kepala daerah menjadikan dana tersebut rawan digunakan untuk kepentingan politik para petahana.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here