Memprihatinkan, Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Justru Ditinggalkan

Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Foto: Nusantara News

Oleh: Andryanto S

Pemerintah dinilai belum konsisten dan serius dalam mengembangkan proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).

Indonesiainside.id, Jakarta — Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hadiman menilai pengembangan proyek pembangkit listrik EBT masih lamban karena pemerintah belum serius dan konsisten dalam isu ini. Padahal, pengembangan energi EBT dapat menolong defisit neraca perdagangan yang melonjak akibat besarnya impor minyak dan gas (migas).

“Sayangnya, peran pemerintah masih belum konsisten dalam isu EBT. Saya melihat pembangkit listrik dengan tenaga EBT tidak dirawat, tidak didayagunakan, bahkan ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah, sehingga manfaat EBT belum terasa,” katanya di Jakarta, Jumat (11/1).

Menurut dia, energi EBT mendesak dikembangkan karena Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan akibat harga minyak dan produksi minyak yang semakin sedikit. Meski demikian, dia mengakui, proyek EBT selama ini kerap terbentur pada ketiadaan investor. “Perlu dibuat semacam ‘green bank’ untuk membantu pendanaan dalam pengembangan EBT,” sarannya.

“Green bank” akan berperan sebagai sumber pendanaan khusus bagi proyek-proyek EBT. Hal itu sangat dibutuhkan mengingat sampai saat ini, perbankan dan lembaga keuangan formal masih belum melirik segmen pembiayaan khusus untuk proyek-proyek EBT.

Menurut Ferdy, keahlian dalam memproduksi EBT adalah suatu keharusan untuk menopang produksi energi nasional.

Tengok saja cadangan cadangan listrik di kawasan Pulau Jawa dan Bali yang dinilai memprihatinkan karena cadangan operasional pembangkit listrik yang tersisa hanya 0,26% dari kapasitas total. Kondisi ini sangat rawan jika terjadi gangguan ataupun kerusakan jaringan, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan pemadaman bergilir.

Merujuk pada data statistik ketenagalistrikan Kementerian ESDM tertanggal 18 September 2018, cadangan listrik Jawa-Bali berada dalam kondisi siaga. Hal itu terlihat dari daya mampu pasang hanya 26.300 MW, padahal beban puncak bisa mencapai 26.231 MW. Itu berarti cadangan operasional listrik di Jawa-Bali hanya 69,27 MW (atau sekitar 0,26 %).

“Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan rawan terjadi kekurangan pasokan yang berakibat adanya pemadaman bergilir, bahkan bisa permanen jika terjadi kerusakan jaringan baik akibat faktor internal maupun eksternal. Apalagi saat ini memasuki musim penghujan di awal tahun yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan kelistrikan akibat cuaca dan dampak ikutannya,” ujar Ali Ahmudi, pakar energi dan listrik dari Universitas Indonesia (UI) kepada Indonesiainside.id.

Idealnya, menurut dia, suatu negara memiliki cadangan operasional pasokan listrik berkisar 25%-30%, hal serupa juga idealnya ada di setiap region. “Faktanya, secara nasional cadangan operasional Indonesia kurang dari 10 %, bahkan di beberapa region kurang dari 5%, bahkan saat ini di region Jawa-Bali cadangannya kurang dari 1%,” ujar Ali yang juga menjadi peneliti Center for Energy Security Studies (CESS).

Dia menegaskan kondisi ini memperlihatkan bahwa ketahanan energi Indonesia betul-betul berada di titik rendah alias krisis energi. “Saat ini, Jawa-Bali adalah sentra pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun ada visi dan misi pemerataan pembangunan, namun tak bisa dipungkiri bahwa prioritas utama pembangunan ekonomi yang harus ditopang dengan penyediaan energi (khususnya listrik) mesti tetap diprioritaskan untuk menjaga pertumbuhan nasional dan menopang visi kemakmuran bangsa,” paparnya.

Rendahnya cadangan operasional listrik, kata dia, juga dapat mempengaruhi iklim investasi di Pulau Jawa dan Bali. Secara politik, Pulau Jawa adalah kunci karena 67% penduduk bermukim di Jawa. Secara ekonomi, Pulau Jawa juga kunci dengan kontribusi ekonomi sebesar 58,5% terhadap nasional. (*/Dry/Ant)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here