Impor Besar-Besaran, YLKI: Itu Bentuk Inkonsistensi Pemerintah

Aktivitas bongkar muat gula impor. Foto: Indeks Berita

Oleh: Ahmad Z.R

“Segala upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menekan defisit perdagangan, kecuali memerangi praktek pemburuan rente dan memecat Menteri Perdagangan,” kata Faisal.

Indonesiainside.id, Jakarta — Analisis kebijakan publik Tulus Abadi mengatakan presiden Jokowi tidak komitmen untuk tidak melakukan impor pangan. Faktanya, kran impor terbuka sangat luas mulai dari jagung, kedelai hingga gula. Bahkan di tahun 2019 pemerintah akan impor 30 juta ton gula.

“Seharusnya kalau pemerintah konsisten, maka kita tidak akan impor jagung, ketela, kedelai, dan gula. Kita punya semua kok. Artinya, pemerintah tidak konsisten,” ujar Tulus di Jakarta, Sabtu (12/1).

Jika pemerintah serius mewujudkan kedaulatan pangan, kata Tulus, maka sejak awal kepemimpinannya seharusnya fokus menuju ke arah sana. Bukan malah menutup pangan petani lokal dan membuka selebar-lebarnya impor pangan.

“Masih jauh kalau kita bicara swasembada pangan, masih jauh dari mimpi. Karena sumber pangan kita banyak didatangkan dari impor. Bicara ketahanan pangan, maka pemerintah seharusnya menutup kran impor. Inilah bentuk inkonsistensi pemerintah,” kata Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini.

Ia menilai ada motif rente dalam setiap transaksi pangan impor. Terlebih, tahun 2019 adalah tahun politik dan membutuhkan dana yang besar dalam menghadapi hajat demokrasi lima tahunan itu.

“(Motif rente) itu hal yang lazim terjadi. Apakah dipakai untuk Pemilu atau apa saya tidak bisa berspekulasi. Tapi, tentu ada (motif rente),” tandasnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here