Mampukah Pemerintah Mengendalikan Peredaran Tembakau?

perkebunan tembakau. Foto : agrowindo.com

Oleh: Ahmad Z.R

Pengalihan penggunaan dana pajak rokok daerah didasari alasan bahwa beban negara yang besar untuk membiayai BPJS. Dalam kenyataannya saat ini bahwa 25 persen klaim BPJS adalah untuk penyakit akibat rokok di antaranya jantung dan kanker paru (Center for Indonesia’s Strategic Initiative/CISDI, 10 September 2018).

Indonesiainside.id, Jakarta — Analisis kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan mengatakan, dampak penggunaan produk tembakau seperti rokok di Indonesia sudah sampai pada tingkat sangat menghawatirkan. Dalam hidup keseharian publik sudah terbiasa dan dibiasakan oleh pemandangan anak-anak atau remaja tanggung dan kaum perempuan merokok di ruang publik. Seakan mereka sudah merasa bahwa merokok merupakan perilaku yang wajar saja.

“Begitu pula kita atau publik pun merasa pemandangan anak-anak atau remaja tanggung dan kaum perempuan merokok adalah sudah biasa dan wajar. Bahkan ada promosi perusahaan rokok yang mengklaim produk rokoknya baik untuk kesehatan,” ujar Tigor dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/1).

Menurut dia, Indonesia saat ini sudah masuk pada situasi darurat dampak berbahaya dari penggunaan rokok yang mengandung racun mematikan. Tigor mengatakan pandangan atau atau sikap menjadikan rokok produk yang baik, merokok perilaku yang baik dan industri rokok adalah perusahaan yang baik hati sangat menyesatkan dan membodohi. Sejak awal sudah diakui dan dituliskan pada kemasa nanti rokok bahwa rokok adalah produk yang mengandung nikotin, yang berbahaya dan mematikan.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here