DP Kendaraan 0%, OJK Silang Pendapat dengan Wapres

Kebijakan OJK yang menerbitkan regulasi DP kredit kendaraan 0% akan memicu risiko di industri leasing. Foto: Istimewa

Oleh: Andryanto S |

Pemerintah dalam hal ini Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak setuju dengan aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait uang muka (down payment) 0% untuk kredit kendaraan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Wapres Jusuf Kalla menilai, aturan baru dari OJK itu berisiko tinggi. Risiko tersebut bisa berupa kredit macet yang lebih besar di perusahaan pembiayaan.

“Kan ada aturan Bank Indonesia (BI) untuk mengatur tentang DP itu. Kalau DP 0% itu kredit macetnya banyak, high risk,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (14/1).

Di sisi lain, Wapres mengatakan, kebijakan DP 0% bagi kendaraan bermotor ini akan menambah kerjaan debt collector. “Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector,” kata dia.

Wapres menyatakan hal tersebut mengomentari Peraturan OJK Nomor 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan pada 27 Desember 2018. Sependapat dengan Wakil Presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku juga tak setuju dengan aturan OJK tersebut. Dia menilai, pembelian mobil atau sepeda motor harus ada uang muka di depan, agar masyarakat bisa lebih bertanggung jawab.

“Saya termasuk yang tidak setuju. Karena, ini menimbulkan risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya. Jadi, lebih baik mereka harus punya tanggung jawab ya. Di depan itu ada uang muka lah,” ucap Menhub Budi Karya Sumadi.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mendesak OJK untuk membatalkan Peraturan OJK (POJK) No. 35/2018 tentang kredit nol persen untuk mobil dan sepeda motor. POJK No. 35/2018 wajib dibatalkan, dengan beberapa catatan kritis.

Pertama, syarat khusus untuk mendapatkan down payment (uang muka) nol persen, sebagaimana klaim Humas OJK, bahwa syarat khusus tersebut praktiknya sangat mudah dimanipulasi. Terbukti, selama ini syarat uang muka 30 persen untuk kredit mobil/sepeda motor juga dengan mudah dimanipulasi.

“Akibatnya kredit sepeda motor tanpa uang muka pun berjalan terus, lancar tanpa kendala. Jadi adanya syarat khusus untuk uang muka nol persen oleh OJK potensi pelanggarannya sangat besar, sebagaimana ketentuan uang muka 30 persen,” kata Tulus di Jakarta, Senin (14/1).

Menurut dia, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kredit kendaraan untuk angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Tulus menilai, selama ini justru kredit untuk kendaraan umum malah dengan syarat yang memberatkan perusahaan angkutan umum, baik swasta dan atau BUMN/BUMD.

“Selain itu, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, seperti mobil atau sepeda motor listrik. Bukan kendaraan bermotor yang berbasis energi fosil,” katanya. (*/Dry)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here