iDEA: Regulasi Pajak e-Commerce Bebani UMKM

UMKM. Foto: Istimewa

Oleh: Andryanto S |

Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) menilai pemberlakuan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) menjadi sebagai entry barried (halangan) bagi UMKM karena cenderung membebani mereka.

Indonesiainside.id, Jakarta – Salah satu point yang menjadi kritikan iDEA adalah regulasi baru tersebut diterbitkan tanpa sosialisasi dengan pelaku usaha. Padahal, jika disosialisasikan terlebih dahulu, iDEA bersama pelaku usaha industri akan mengajak para pemangku kepentingan untuk mencari jalan tengah dalam proses implementasinya sehingga tidak mematikan potensi e-commerce.

“Mari kita bersama-sama mencari cara agar penerimaan pajak bisa tercapai tanpa mengorbankan harapan pertumbuhan ekonomi dari UMKM dalam jangka panjang,” ujar Ketua iDEA Ingasius Untung dalam keterangan tertulis, Senin (14/1).

Menurut dia, untuk menemukan keseimbangan ini perlu adanya kajian yang matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh iDEA pada 1.765 pelaku UKM di 18 kota di Indoenesia, 80% dari pelaku UMKM masih masuk kategori mikro, 15% masuk kategori kecil dan 5% yang sudah bisa dikatakan masuk usaha menengah.

Regulasi baru PMK No 210/2018 itu diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 31 Desember 2018. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi Pasal 15 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018 itu.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here