Kebijakan POJK DP Nol Persen Dinilai Kontraproduktif

Leasing motor. Foto: Istimewa.

Oleh: Ahmad Z.R |

Kebijakan OJK dinilai sangat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan, kontraproduktif terhadap lingkungan hidup, yang saat ini makin tercemar oleh penggunaan bahan bakar BBM yang digunakan kendaraan pribadi.

Indonesiainside.id, Jakarta — Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatalkan Peraturan OJK (POJK) No. 35/2018 tentang kredit nol persen untuk mobil dan sepeda motor. POJK No. 35/2018 wajib dibatalkan, dengan beberapa catatan kritis.

Pertama, syarat khusus untuk mendapatkan down payment (uang muka) nol persen, sebagaimana klaim Humas OJK, bahwa syarat khusus tersebut praktiknya sangat mudah dimanipulasi. Terbukti, selama ini syarat uang muka 30 persen untuk kredit mobil/sepeda motor juga dengan mudah dimanipulasi.

“Akibatnya kredit sepeda motor tanpa uang muka pun berjalan terus, lancar tanpa kendala. Jadi adanya syarat khusus untuk uang muka nol persen oleh OJK potensi pelanggarannya sangat besar, sebagaimana ketentuan uang muka 30 persen,” kata Tulus di Jakarta, Senin (14/1).

Menurut dia, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kredit kendaraan untuk angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Tulus menilai, selama ini justru kredit untuk kendaraan umum malah dengan syarat yang memberatkan perusahaan angkutan umum, baik swasta dan atau BUMN/BUMD.

“Selain itu, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, seperti mobil atau sepeda motor listrik. Bukan kendaraan bermotor yang berbasis energi fosil,” katanya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here