OJK Didesak Benahi Fintech ‘Nakal’ Secara Menyeluruh

Fintech
Financial technology (fintech). Foto: YourStory

Oleh: Andryanto S |

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membenahi pembinaan terhadap financial technology (fintech) ‘nakal’ yang terbukti meresahkan masyarakat.

Indonesiainside.id, Jakarta – Pembenahan itu mendesak dilakukan menyusul penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, terhadap empat orang desk collector perusahaan aplikasi pinjaman online (pinjol) atau yang kerap dikenal fintech peer to peer landing pada 2018. Pengacara Publik LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait, mengungkapkan LBH Jakarta menganggap penangkapan itu tidaklah cukup untuk membenahi persoalan fintech atau pinjaman online yang dikatakannya sudah bermasalah secara sistemik. Karena itu, OJK harus segera berbenah. “Diperlukan upaya lanjutan Kepolisian untuk mengusut tuntas aktor-aktor lainnya, serta pembenahan secara menyeluruh oleh Otoritas Jasa Keuangan karena permasalahan pinjol sudah sistemik, karena terjadi pada ribuan orang, dilakukan oleh banyak sekali penyelenggara aplikasi pinjol, dan terjadi berulang-ulang,” katanya seperti dikutip dari keterangan pers, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, penangkapan itu sekaligus mengafirmasi pola yang ditemukan LBH Jakarta setelah menganalisa pengaduan-pengaduan yang masuk ketika Pos Pengaduan Pinjaman Online dibuka pada 4 sampai 25 November 2018 yang lalu. Para desk collector penyelenggara aplikasi pinjaman online dikatakannya dalam menagih utang memang melakukan pengancaman, fitnah, penipuan, pelecehan seksual, penyebaran data pribadi, pembuatan ‘grup khusus’ di aplikasi pesan singkat, dan penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. “Pola penagihan utang ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjol yang tidak terdaftar di OJK, tapi juga oleh penyelenggara aplikasi pinjol yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa terdaftarnya penyelenggara aplikasi pinjol di OJK tidak menjamin minimnya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan,” tegas dia. Selain itu, lanjut Jeanny, perlu diusut aktor-aktor yang menugaskan desk collector, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk diketahui, desk collector hanyalah petugas lapangan atau pekerja semata yang menjalankan perintah dari atasan penyelenggara aplikasi pinjol selaku pemberi kerja dan tidak boleh melakukan tindakan yang menyimpang dari perintah kerja.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here