YLKI Kritik Keras DP Nol Persen Motor-Mobil

Foto: Freepik

Oleh: Ahmad Z.R |

Kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya.
Kebijakan OJK tersebut juga tidak sejalan dengan upaya Presiden Jokowi agar masyarakat menggunakan angkutan umum.

Indonesiainside.id, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis aturan baru, berupa Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, tertanggal 27 Des 2018. Inti aturan tersebut adalah OJK melegalisasi down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil.

Ketua YLKI Tulus Abadi menyatakan aturan POJK tersebut sekilas pro publik, padahal secara substansial ideologis POJK justru sangat kontra produktif. Dan bahkan patut diduga dengan keras adanya conflic of interest antara OJK dengan dengan lembaga pembiayaan (leasing).

“YLKI mengritik keras POJK karena aturan POJK dimaksud mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator tidak netral dan obyektif. Sebab POJK dimaksud sarat dengan kepentingan industri leasing. Dan kita tahu seluruh operasional kelembagaan OJK dipasok oleh industri finansial, yakni perbankan, leasing, asuransi,” katanya di Jakarta, Senin (14/1).

“Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri leasing,” imbuhnya.

Menurut Tulus, keluarnya POJK tersebut merupakan langkah mundur yang sangat serius, baik pada konteks managemen transportasi publik, keselamatan berlalu-lintas dan bahkan pro pada kemiskinan. YLKI menduga keluarnya POJK No. 35/2019 diintervensi oleh industri otomotif.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here