Membongkar 6 Kegagalan dan Keberhasilan Program Ekonomi Jokowi

Oleh: Andryanto S |

Setiap rezim pasti memiliki plus minus dalam merealisasikan program ekonomi.

Indonesiainside.id, Jakarta — Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai setiap rezim yang berkuasa di Indonesia memiliki kelemahan dan kelebihan dalam menjalankan program ekonomi.

“Dilihat dari kegagalan, yang paling patut digarisbawahi memang kegagalan dalam membendung arus impor yang sangat kencang terutama tahun 2018. Tahun 2019 ini, bulan Januari mencatatkan rekor baru sebagai defisit paling dalam selama pemerintahan Jokowi bahkan selama beberapa puluh tahun belakangan,” ujar Huda kepada indonesiainside.id, di Jakarta, Selasa (26/2).

Dua Lembaga Internasional Puji Penanganan Covid-19

Rombongan Presiden Jokowi Tiba di Singapura

Sedangkan keberhasilan rezim Jokowi, lanjut dia, keberhasilan pemerintahan yang bisa diandalkan antara lain menahan laju inflasi sehingga bisa stabil di angka 3%-an selama 4 tahun menjabat. “Kesimpulannya, kurang lebih di satu sisi Jokowi berhasil mengendalikan harga barang umum (inflasi terkendali), namun di sisi lain, impor menjadi terpuruk,” tuturnya.

6 Kerberhasilan Program Ekonomi Jokowi	6 Kegagalan Program Ekonomi Jokowi
Berhasil menyambung Tol Trans Jawa yang telah dimulai dari Zaman Soeharto, baru di Zaman Jokowi benar-benar tersambung.	Target pertumbuhan ekonomi 7% seperti janji kampanye 2014 belum tercapai. Realisasi pertumbuhan ekonomi RI 2018 sebesar 5,17%.
Menahan laju inflasi sehingga bisa stabil di angka 3%-an selama 4 tahun.	Swasembada pangan belum tercapai, karena masih banyaknya impor komoditas pangan
Pemerataan proyek infrastruktur hingga perbatasan terluar	Defisit neraca perdagangan 2018 terburuk sejak 1975. Kegagalan dalam membendung arus impor yang sangat kencang terutama tahun 2018. Tahun 2019 ini, bulan Januari mencatatkan rekor baru sebagai defisit paling dalam selama pemerintahan Jokowi bahkan selama beberapa puluh tahun belakangan.
Memberantas illegal fishing dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan	Proyek infrastruktur dinilai tidak efisien dan tanpa perencanaan matang
Cakupan jaringan telekomunikasi berbasis 4G di Indonesia saat ini diklaim telah mencapai 97% dari total target 514 kabupaten/kota.	Utang pemerintah di era Jokowi meningkat pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun.
Meningkatkan anggaran-anggaran untuk bantuan sosial, misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), pada 2018 anggarannya Rp19 triliun, pada tahun 2019 naik menjadi Rp34 triliun.	Pengurangan kemiskinan di Zaman Pemerintahan Presiden Jokowi tergolong paling kecil dibanding 3 pemerintahan sebelumnya.

Sedangkan terkait unicorn startup yang banyak diperbincangkan masyarakat dewasa ini, Huda menilai hal itu bukanlah prestasi atau keberhasilan ekonomi era Jokowi. “Mengenai Indonesia mempunyai 4 unicorn mungkin bukan termasuk keberhasilan Ekonomi Era Jokowi, namun memang kemampuan dari perusahaan unicorn itu sendiri terlepas dari siapa pemerintahnya. Bahasa lainnya, unicorn tersebut memang tercipta karena pasarnya berkembang di dalam negeri, bukan campur tangan pemerintah,” ujar Huda.

Rizal Ramli, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebelumnya menyoroti pengurangan kemiskinan di Zaman Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tergolong paling kecil dibanding 3 pemerintahan sebelumnya.

“Faktanya pengurangan kemiskinan (zaman Jokowi) per tahun paling kecil hanya 480 ribu,” ujarnya.

Rizal pun menguraikan kemiskinan pada zaman kepemimpinan Gus Dur berkurang rata-rata 5,05 juta per tahun, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 570 ribu per tahun, Megawati 550 ribu per tahun. “Zaman Jokowi hanya 480 (ribu),” tegasnya.

Ia mengakui angka kemsikinan memang mencapai satu digit atau 9,66%. Akan tetapi, kecepatan pengurangan kemiskinan era Jokowi dinilai paling lambat. “Speed mengurangi kemiskinan paling lambat di pak Jokowi karena tidak ada sinkroninasi. Petani disuruh kerja, terus impor gede-gedean, impor itu bikin miskin,” katanya. (*/Dry)