Perlindungan Pekerja Migran Perikanan Masih Minim

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta — Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merasa bahwa bahwa jaminan pelindungan bagi pekerja migran pelaut perikanan asal Indonesia masih minim. Terutama dalam perekrutan dan penempatan pekerja.

Lahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dianggap belum mampu memberi jaminan pelindungan yang diharapkan bagi pekerja migran. Sebab aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden hingga saat ini belum disahkan oleh pemerintah.

Padahal, pasal 90 Undang-Undang PPMI ini mengamanatkan peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU diundangkan.

“Persoalan ini bisa terus berlarut jika pemerintah lagi-lagi lamban dalam menjalankan perangkat sistem pelayanan dan pengawasan yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia,” ungkap Ketua Umum SBMI Hariyanto di Jakarta, Kamis (2/5).

Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menambahkan, isu kerja paksa dan perbudakan di laut sangat rentan menimpa pekerja migran Indonesia. Dampak terburuknya, terjadi praktik perdagangan manusia serta kegiatan perikanan yang merusak dan ilegal.

“Hal ini cermin dari berlanjutnya kegagalan tata kelola pengelolaan laut, ketenagakerjaan dan migrasi di tingkat nasional dan global. Oleh karena itu kerjasama antarnegara untuk atasi persoalan-persoalan terkait ini sudah sangat mendesak dilakukan,” Leonard menegaskan.

Untuk menyikapi persoalan serius tersebut, SBMI dan Greenpeace Indonesia menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar segera menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait kelembagaan dan mekanisme perekrutan. Termasuk penempatan dan pelindungan pekerja migran pelaut awak kapal dan pelaut perikanan Indonesia.

Kemudian mereka meminta pemerintah memperkuat kapasitas sistem pelayanan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan pengawasan dalam perekrutan dan pelindungan pekerja. Melakukan langkah-langkah hukum bagi penyelesaian terhadap berbagai laporan dugaan kasus perdagangan orang di sektor perikanan.

“Kami meminta pemerintah mengevaluasi dan memperkuat kerjasama multipihak di tingkat nasional, regional dan internasional untuk melindungi hak-hak pekerja migran pelaut perikanan asal Indonesia dan Asia Tenggara,” tutur Hariyanto. (*/Dry)

Berita terkait

Berita terkini

Wanita Lempar Alquran di Makassar, MUI: Sangat Melukai dan Sakiti Hati Umat Islam

Indonesiainside.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas menanggapi kejadian wanita di Makassar, Sulawesi Selatan yang melempar-lempar Al-Qur'an. Ia sangat...
ads3 mekarsari

Dianggap Menyesatkan, Media Asing Soroti Menteri Pertanian Indonesia atas Klaim Kalung Anti-Virus Corona

Indonesiainside.id, Jakarta – Ilmuwan Indonesia, Rabu (8/7), membantah klaim Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa kalung yang terbuat dari kayu putih dapat mencegah penularan...

Miris! Tenaga Kesehatan Tangani Covid-19 Kalteng Sering Dapat Perundungan

Indonesiainside.id, Palangka Raya - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul mengatakan, tenaga kesehatan sering mendapatkan perundungan atau 'bullying' dalam penanganan kasus terkait...

Jamaah Shalat Idul Adha di Bengkulu Diminta Wudhu di Rumah

Indonesiainside.id, Bengkulu - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Bustasar meminta umat Muslim yang melakukan shalat Idhul Adha 1441 Hijriah berjamaah untuk mengambil...

Berita utama

Dianggap Menyesatkan, Media Asing Soroti Menteri Pertanian Indonesia atas Klaim Kalung Anti-Virus Corona

Indonesiainside.id, Jakarta – Ilmuwan Indonesia, Rabu (8/7), membantah klaim Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa kalung yang terbuat dari kayu putih dapat mencegah penularan...

Covid-19 Masih Melonjak, Hari Ini Ada 1.611 Kasus Baru

Indonesiainside.id, Jakarta - Kasus pertambahan Covid-19 terus melonjak dengan kenaikan signifikan. Per hari ini, masih di atas 1.000 kasus. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19,...

Innalillahi, Ditemukan Klaster Baru di Pusdikpom TNI AD Cimahi, 99 Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Cimahi - Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Ajay M Priyatna membenarkan ada klaster baru penyebaran COVID-19 di Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan...

Tegas, Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan karena Terbitkan KTP Buron Kakap Joko Tjandra

Indonesiainside.id, Jakarta - Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonaktifkan karena menjalani pemeriksaan terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama buronan 'kakap' Joko Tjandra. "Jadi...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here