Oleh: Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta — Indonesia bersama Vietnam dipercaya sebagai negara percontohan implementasi metode strategi biosekuriti bagi usaha budidaya yang dikembangkan FAO (Food and Agriculture Organization). Strategi nasional penanganan penyakit ikan, khususnya udang dinilai ampuh mencegah penyebaran penyakit.
Penilaian ini disampaikan Dr. Melba Reantoso dari FAO Pusat, Roma dalam “National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance” di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta pekan lalu. Kerjasama Indonesia dengan FAO dalam pengembangan On-Farm Biosecurity and Best Management Practice dimulai tahun 2015.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, meyatakan kepercayaan FAO ini sekaligus pengakuan internasional atas keberhasilan Indonesia mengendalikan penyakit ikan. “Saat ini Indonesia telah menerapkan sistem biosekuriti nasional yang ditujukan untuk mengurangi risiko introduksi ataupun penyebaran penyakit ikan,” ujar Slamet dalam keterangan persnya, Selasa (14/5).
Indonesia dan Vietnam berhasil dipilih FAO untuk mendapat pendanaan dari pemerintah Norwegia berupa proyek pengembangan akuakultur yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan cara penerapan biosekuriti, penguatan kerangka hukumnya, dan peningkatan kegiatan akuakultur yang berkelanjutan.
Slamet menjelaskan bahwa proyek ini tidak terlepas dari upaya untuk menjawab isu ketahanan pangan seiring permintaan masyarakat dunia akan produk perikanan budidaya yang terus meningkat pesat, di mana penduduk dunia pada tahun 2050 diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa.
Saat ini ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang. Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point cek list.
Kabupaten Jembarana Provinsi Bali terpilih sebagai lokus kegiatan ini. Melalui metode ini diharapkan dapat mengindentifikasi faktor risiko penyakit dan dapat menyempurnakan sistem biosekuriti nasional khususnya dalam praktik budidaya udang.
Sedangkan penguatan kerangka hukum dalam pengelolaan kesehatan ikan yang berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi metode progressive management pathway, aquaculture biosecurity, dan anti-microbial resistance. Selain itu juga akan dilakukan surveilan Epidemiologi oleh narasumber FAO kepada perwakilan otoritas bidang pengelolaan kesehatan ikan Indonesia.
“Jenis penyakit ikan yang dipilih untuk pelaksanaan percontohan surveilan yakni penyakit EHP pada udang vaname. Pertimbangannya, EHP merupakan penyakit berbahaya penyebab pertumbuhan udang menjadi terhambat. Pertimbangan lainnya karena udang vaname adalah komoditas ekspor,” terang Slamet. (*/Dry)
