Menyoal Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Menjelang UU JPH Berlaku

Oleh: Andryanto S

Indonesiainside.id, Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membahas secara cepat tarif layanan Jaminan Produk Halal (JPH) merespons tenggat waktu pemberlakuan Undang-Undang JPH pada akhir tahun 2019. Kepala BPJPH Sukoso mengatakan pembahasan secara marathon tarif layanan jaminan produk halal karena BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) harus menyiapkan tarif layanan yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Menurut dia, penetapan BPJPH sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sesuai PMA Nomor 39 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/ KMK.05/ 2019 tanggal 2 Januari 2019.

“Tarif layanan jaminan produk halal di BPJPH sangat khas, bervariasi dan beragam sesuai dengan tingkat kompleksitas proses produksi halal. Ini berbeda dengan PK-BLU lainnya, misalnya di UIN/ IAIN,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/6).

Sukoso mengatakan layanan produk halal meliputi sertifikasi produk halal, registrasi produk halal luar negeri, registrasi auditor halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, SNI halal, pelatihan auditor halal, peningkatan kompetensi penyelia halal dan lain-lain,” katanya.

BPJPH, kata dia, siap melaksanakan proses jaminan produk halal sebagaimana amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam UU No 33 tahun 2014 tentang JPH ditegaskan bahwa lima tahun terhitung sejak undang-undang disahkan pada 17 Oktober 2014 maka seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Itulah kenapa BPJPH serius mempersiapkan semua perangkat, regulasi dan infrastruktur serta suprastruktur layanan halal sebelum 17 Oktober 2019”, katanya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Mastuki, mengatakan BPJPH juga sedang mempersiapkan uji sahih Peraturan Menteri Agama (PMA) yang merupakan aturan turunan PP 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 April 2019 lalu.

“Semua persiapan pelaksanaan sertifikasi halal insyaAllah ‘on the track’. Karena BPJPH sebagai PK-BLU, kami sedang mempersiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran, draf PMK Tarif Layanan, peta jalan JPH, elektronifikasi layanan melalui SimHalal (Sistem Informasi Manajemen Halal), kerja sama dengan berbagai stakeholders dan mitra strategis dan juga komunikasi intensif dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini melaksanakan sertifikasi halal,” katanya.

Mastuki berharap semua persiapan tersebut bisa dirampungkan sebelum hari H pada 17 Oktober 2019. “Uji coba dan masa transisi penyenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kami optimistis bisa mempersiapkan secara maksimal dengan SDM yang cukup dan dukungan jajaran Kemenag di daerah (Kanwil dan Kantor Kemenag) serta PTN dan PTS dan yayasan Islam di daerah,” katanya. (*/Dry/Ant)

Berita terkait

BPJPH Aktifkan 34 Satgas untuk Permudah Layanan Sertifikasi Halal

Indonesiainside.id, Jakarta - Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengaktifkan sebanyak 34 Satuan Tugas BPJPH Daerah di semua Kanwil Kemenag untuk memberikan...

Omnibus Law Menghapus Kewajiban Sertifikasi Halal Ditolak DPR

Indonesiainside.id, Jakarta - Omnibus Law yang menghapus kewajiban produk bersertifikat halal mendapatkan penolakan dari DPR. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia...

Halal Institute: Jumlah Auditor BPJPH Sangat Minim

Indonesiainside.id, Jakarta - Kementerian Agama belum siap mengoperasikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Buktinya, lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor belum merata di...

Menag Apresiasi Menjamurnya Warung Halal, Tapi Jangan Eksklusif

Indonesiainside.id, Jakarta - Kementerian Agama mengapresiasi tingginya kepatuhan masyarakat terhadap produk halal. Ini ditandai dengan banyaknya tempat atau warung yang menjamin kehalalan produknya seperti...

Tanggung Jawab Keumatan, Wapres: Jaga Umat dari Makanan Tidak Halal

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan dua amanat yang harus terus dijaga dan diemban, yaitu tanggung jawab keumatan dan kebangsaan. Salah...

BPJPH Dinilai Belum Siap Layani Sertifikasi Halal

Indonesiainside.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah, menilai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum sepenuhnya siap melayani sertifikasi halal. Dia...

Sosialisasi Minim, Baru Satu Juta Pelaku Usaha Daftar Sertifikasi Halal

Indonesiainside.id, Jakarta - Kepala Pusat Pengawasan dan Pembinaan Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah mengaku bahwa sosialisasi sertifikasi halal belum masif. Beberapa aturan...

Sidang Sengketa Perdagangan Global, BPJPH Klarifikasi ke Jenewa

Indonesiainside.id, Jakarta - Sertifikasi Halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Meski mayoritas penduduk Indonesia...

Berita terkini

Polisi Responsif Tangkap Pembobol Data Denny Siregar, Pakar Hukum Pidana: Jangan Diskriminatif

Indonesiainside.id, Jakarta - Respon cepat Polisi menangkap pembobol data Denny Siregar (DS) menjadi perbincangan publik. Pasalnya, di satu sisi, Polisi terkesan lambat dalam memproses...
ads3 mekarsari

Rusia Peringatkan Risiko Perang Nuklir Meningkat

Indonesiainside.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan risiko perang nuklir meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena ketidaksediaan Amerika Serikat untuk menegaskan...

MUI Terbitkan Fatwa Idul Adha, Jaga Jarak Harus Diutamakan

Indonesiainside.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mmelalui omisi Fatwa mengeluarkan Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban...

Pengamat: Wacana Reshuffle Erat Kaitan dengan Relasi Kekuasaan

Indonesiainside.id, Jakarta - Wacana reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sejumlah menterinya hingga kini masih menimbulkan spekulasi, karena belum ditindak lanjuti oleh Jokowi. Pakar...

Berita utama

Polisi Responsif Tangkap Pembobol Data Denny Siregar, Pakar Hukum Pidana: Jangan Diskriminatif

Indonesiainside.id, Jakarta - Respon cepat Polisi menangkap pembobol data Denny Siregar (DS) menjadi perbincangan publik. Pasalnya, di satu sisi, Polisi terkesan lambat dalam memproses...

Pengamat: Wacana Reshuffle Erat Kaitan dengan Relasi Kekuasaan

Indonesiainside.id, Jakarta - Wacana reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sejumlah menterinya hingga kini masih menimbulkan spekulasi, karena belum ditindak lanjuti oleh Jokowi. Pakar...

Antara Kasus Data Denny dan Unggahan Tuduhan Teroris, Pakar Hukum Pidana Minta Polisi Tidak Diskriminatif

Indonesiainside.id, Jakarta - Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menekankan agar penyidik kepolisian, tidak bertindak diskriminatif terhadap aktivis medsos Denny Siregar (DS). Dalam penegakan...

Pedagang Pasar Cibubur yang Pulang Kampung ke Madiun Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Madiun - Jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, bertambah dua menjadi 37 kasus setelah sekitar setengah bulan tanpa penambahan. Dua kasus...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here