Mengukur Efektifitas Insentif Pajak Negara Berkembang Seperti Indonesia

tax
Ilustrasi Tax Amnesty. Foto: The Economic Times

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta — Pemerintah saat ini sedang jor-joran memberikan dukungan fiskal berupa insentif pajak untuk menumbuhkan investasi dalam negeri. Misalnya keringanan pajak berupa tax holiday dan tax allowance sejak 11 tahun lalu.

Tax holiday adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu 5-15 tahun bagi investor. Sementara itu, tax allowance adalah insentif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis, berlaku sejak 2008.

Investor bisa mendapat pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal. Paket-paket insentif ini diberikan agar bisa menumbuhkan sebanyak-banyaknya investasi terutama aliran modal asing.

Baru-baru ini, pemerintah kembali menerbitkan aturan pemberian insentif besar-besaran lewat PP Nomor 45 Tahun 2019. Pengusaha yang melakukan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dengan syarat tertentu berhak mendapat dukungan fiskal hingga 300% dari biaya yang dikeluarkan.

Menurut Cambridge Dictionary, Tax Incentive adalah pengurangan pajak yang mendorong perusahaan atau orang untuk melakukan sesuatu yang akan membantu perekonomian negara. Misalnya, insentif pajak senilai jutaan membawa puluhan perusahaan dan ribuan pekerjaan baru ke suatu wilayah atauinisiatif baru menawarkan insentif pajak untuk rumah tangga yang mengurangi hasil limbah tahunan mereka.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan, Insentif pajak dapat didefinisikan sebagai keuntungan terukur yang diberikan kepada perusahaan atau kategori perusahaan tertentu oleh (atau atas arahan) suatu Pemerintah, untuk mendorong pengusaha berperilaku dengan cara tertentu.yang mencakup langkah-langkah yang dirancang khusus untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari investasi tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan kembali) biaya atau risikonya.

Insentif pajak telah banyak digunakan di negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan efektivitas biaya. Meski demikian, insentif juga bisa mendorong distorsi dalam alokasi sumber daya, mempersulit administrasi perpajakan dan memberikan peluang untuk korupsi dan permainan makelar, menurut studi yang dirilis United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) PBB.

Laporan berjudul Tax Incentives and Tax Base Protection in Developing Countries itu menyatakan, prediksi konvensional yang menyatakan bahwa dampak insentif dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih kuat secara teknis memang benar, tetapi dianggap terlalu sederhana sebagai resep kebijakan.

Efek minimal yang didapat dari pemberian insentif menyiratkan biaya pendapatan yang lebih rendah kecuali hanya ingin melakukan insentif berlebihan. Karenanya, insentif pajak bisa saja mubazir di negara-negara dengan iklim investasi yang lebih kuat.

Sementara mereka bisa efektif di negara-negara dengan iklim investasi yang lemah tetapi potensi bisnis yang kuat, seperti sumber daya alam atau potensi daerah di suatu negara. Bahkan negara dengan iklim investasi yang lemah dan potensi bisnis yang rendah masih dapat menggunakan insentif seperti itu sebagai dorongan bagi calon investor dengan biaya pendapatan rendah.

“Insentif pajak adalah instrumen khas yang digunakan untuk menginternalisasi eksternalitas positif seperti limpahan informasi dari kegiatan inovatif. Karena itu, beberapa bentuk subsidi untuk litbang pantas dilakukan pertimbangan, dan banyak negara berkembang memang memiliki subsidi seperti itu,” dikutip Kamis (11/7).

Profesor Joosung Jun dalam laporan itu mengatakan, insentif pajak bagi negara-negara dengan sektor informal yang besar dan pengawasan pajak yang ketat memang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Insentif investasi disebut berhasil menumbuhkan perekonimian yang cepat di negara-negara seperti Republik Korea, Malaysia, Mauritius, Irlandia, Taiwan, dan Singapura.

“Namun, jika insentif berlebihan atau dirancang dengan buruk, hanya menghambur-hamburkan uang tanpa mempengaruhi investasi dan keputusan operasional. Lebih buruk lagi, insentif dapat ditangkap oleh perusahaan yang berkelindan dengan politik dan digunakan sebagai komidi putar untuk mengalihkan dana publik ke dalam keuangan politik,” tulis analis perpajakan, Maya Forstarter dikutip Center for Global Development.

“Dan mereka hanya memberi insentif pada hasil yang merugikan (seperti merentangkan investasi dari waktu ke waktu untuk memperpanjang tax holiday seperti kasus Dangote Cement dan pembebasan Status Pioneer di Nigeria),” tulis Forstarter.

Dia menjelaskan, insentif pajak juga akan sia-sia jika lingkungan investasi tidak menarik. Ketidakstabilan politik, kebijakan tidak jelas, dan kurangnya infrastruktur akan menciptakan efek domino terhadap penggunaan efektif insentif pajak.

Misalnya biaya bisnis langsung perusahaan akan membengkak karena pasokan listrik tidak dapat diandalkan dan kurangnya infrastruktur. Artinya terdapat kesenjangan antara kebutuhan usaha dengan infrastruktur yang melingkupinya. Akibatnya, investor enggan menanam modal karena risiko investasi yang besar. “Persepsi risiko ini juga mengurangi kepercayaan pengusaha pada insentif pajak tertentu,” katanya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here