APINDO: Tax Amnesty II Khianati Kepercayaan Pengusaha yang Patuh Pajak

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Siddhi Widyapratama (berbatik).
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Siddhi Widyapratama (berbatik). Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Siddhi Widyapratama menilai pengampunan pajak (tax amnesty) jilid 2 menggambarkan bahwa pemerintah hanya berpihak pada pewajib pajak yang tidak patuh. Sehingga para pengusaha yang sudah melaksanakan kewajiban pajaknya merasa tidak diapresiasi.

Siddhi mengatakan selama ini pengusaha wajib pajak (WP) sudah berusaha untuk mematuhi aturan dan berkontribusi dalam tax amnesty serta mengungkapkan hartanya kepada pemerintah. Hal itu berbeda dengan pengusaha nakal yang tidak patuh karena menutupi hartanya.

“Ya kita yang sudah patuh jangan dikhianati kepercayaannya juga, kan sudah patuh. Tadinya tidak mau disclosure sekarang disclosure,” katanya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Siddhi memandang, wacana tax amnesty jilid 2 memberikan penegakan yang timpang antarsesama pelaku usaha. Sebab pengusaha yang patuh pajak serta ikut tax amnesty sudah masuk sistem dan dipantau oleh pemerintah.

“Tiba-tiba sekarang melihat yang di sana bisa diampuni, itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Kita yang di dalam sistem sudah patuh terus nanti akhirnya kita yang merasa dikejar-kejar, intensifikasi, sementara yang di luar bebas berkeliaran,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan tax amnesty pada Juli 2016- Maret 2017. Program ini menghasilkan deklarasi harta dalam negeri hingga Rp3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp1.031 triliun. Sementara itu, repatriasi dana mencapai Rp147 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, pada program tax amnesty pertama pemerintah masih kurang persiapan seperti data yang tidak lengkap serta belum ada sistem keterbukaan dan pertukaran informasi.

“Dulu saya belum tahu persis data-data mereka (WP), kalau sekarang sudah ada Automatic Exchange of Information (AEoI),” katanya.

Ia melanjutkan, dengan sudah adanya pelaksanaan sistem keterbukaan dan pertukaran informasi yang bekerja sama dengan sekitar 90 negara, saat ini pemerintah bisa dengan mudah melacak aset yang dimiliki oleh WP.

“Sudah ada akses informasi jadi semua lembaga sudah melaporkan tax kami, insurance juga lapor. Artinya sekarang kebutuhan itu sudah terjadi sehingga muncul aspirasi ingin tax amnesty lagi,” katanya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here