Oleh: Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah menyatakan, pemerintah tak perlu membuat pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Sebab, dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya.
“Dari pemerintah sendiri itu citra pemerintah akan jelek karena tidak konsisten,” ujarnya ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Kedua, kata Pieter, pengusaha wajib pajak yang sudah patuh dengan mengikuti amnesti pertama akan merasa dikhianati. Dalam kajian ekonomi disebut sebagai moral hazard.
“(Pengusaha patuh pajak) merasa lebih baik saya tidak patuh saja (dari awal). Dalam jangka panjangnya bukan meningkatkan kepatuhan, malah jadi ketidakpatuhan,” imbuhnya.
Ketiga, amnesti pajak jilid II dinilai belum tentu mampu mendongkrak pendapatan pajak pemerintah. Berkaca dari pengalaman Amerika Serikat, semakin banyak amnesti, kepatuhan pajak justru menurun.
Mestinya, menurut Pieter, cukup sekali even pengampunan pajak. Setelah itu pemerintah menindak tegas pengusaha yang masih nakal atau mangkir pajak.
“Ibaratnya minta ampun hanya sekali seumur hidup, kita akan berlomba-lomba memanfaatkannya karena kita sayang untuk ditinggalkan,” tuturnya.
Pemerintah diminta tegas menyatakan tidak untuk tax amnesty kedua, ketiga, dan seterusnya. Harusnya pemerintah aktif memberi insentif dan kelonggaran pajak terhadap pengusaha yang patuh pajak. (*/Dry)
