Pengamat: Kesejahteraan Sosial dalam UUD Lahir karena Penindasan Kapitalisme

Pengamat ekonomi dan politik, Salamudin Daeng.
Pengamat ekonomi dan politik, Salamudin Daeng Foto: Istimewa

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat ekonomi dan politik, Salamudin Daeng mengatakan, seandainya tidak ada perjuangan melawan penjajahan asing maka tidak akan ada Negara Indonesia, tidak akan ada pancasila, tidak akan ada UUD 1945, pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 tidak akan seperti yang UUD 1945 yang asli. Dengan demikian, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Penjelasan UUD 1945, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian pula dengan pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk Negara Indonesia, susunan Negara Indonesia termasuk yang mengatur perekonomian Indonesia sebagaimana yang ada di dalam UUD 1945 Asli adalah pelaksanaan dari amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dasar negara Pancasila dan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945. Itulah mengapa di dalam UUD 1945 ada pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 yang mengatur kesejahteraan sosial, yang selanjutnya menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia.

“Jika bangsa Indonesia tidak pernah mengalami proses sejarah melawan penindasan kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme, mengalami segala macam penderitaan yang diakibatkannya, maka boleh jadi pasal yang mengatur kesejahteraan sosial tidak berbunyi demikian,” kata Salamudin, Kamis (15/8).

Bisa jadi, pasal tentang kesejahteraan sosial memuat tentang prinsip prinsip ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme, sehingga negara tidak perlu berperan dalam urusan kesehatreaan sosial, peran itu cukup dijalankan oleh tangan tersembunyi pasar bebas. Namun karena bangsa Indonesia mengerti benar tentang kekejaman kolonialisme dan imperialism maka pasal 33 menegaskan tentang konsep penguasaan Negara.

Lebih jelas tentang maksud padal Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana diterangkan lebih lanjut dalam penjelasannya yakni sebagai berikut, “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.

“Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi,” katanya.

Selanjutnya, penguasaan Negara terhadap cabang Produksi yang penting bagi Negara dijelaskan sebagai berikut, “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

“Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang,” ujarnya.

Selanjutnya pentingnya penguasaan negara terhadap kekayaan alam strategis dijelaskan sebagai berikut, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Itulah mengapa sejak awal mulanya Negara ini terbentuk, listrik harus dikuasai Negara.

“Listrik tidak boleh dikuasai oleh partikelir swasta, listrik tidak boleh dikuasai orang perorang, karena jika itu terjadi maka rakyat banyak pasti akan ditindasinya,” katanya.

Penguasaan Negara atas listrik mutlak didukung oleh penguasaan Negara atas sumber energi yakni minyak, gas dan batubara serta sumber energy lainnya. itulah mengapa sejak semula UUD 1945 menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh Negara, termasuk sumber energy, karena jika dikuasai orang per orang maka tidak akan dapat digunakan sebebsar besarnya untuk kemakmuran rakyat namun akan digunakan untuk menumpuk keuantungan pribadi.

Meskipun demikian, pasal 33 tidak mungkin terlaksana apabila tidak didukung oleh pelaksanaan UUD 1945 asli dalam bidang politik. Ringkasnya, pasal 33 tidak akan terlaksana dalam sistem politik liberal, pembagian kekuasaan berdasarkan semangat separation power, chenk and balances system yang merupakan kaidah kaidah yang berlaku dalam system politik liberal dan pasar bebas.

“Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 hanya dapat dijalankan jika UUD 1945 asli dilaksanakan secara menyeluruh, secara murni, secara konsisten dan secara konsekuen,” tuturnya.

Dengan semangat kemerdekaan, dengan dasar Pancasila, dengan dilandasi konstitusi UUD 1945, maka bangsa Indonesia dapat merdeka, lepas dari belenggu ketergantungan danbdapat tolong menolong dengan bangsa lain. Guna menjalankan cita cita kemanusiaan sebagaimana Preambule UUD 1945 “bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here