BAKN: Pemerintah Obral Insentif Pajak, Mana Hasilnya?

Ketua BAKN, Andreas Eddy
Ketua BAKN, Andreas Eddy. Foto: Suandri Ansah/indonesiainside.id

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mempertanyakan hasil beragam fasilitas dan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sebab, BAKN belum melihat peningkatan investasi secara signifikan.

Ketua BAKN, Andreas Eddy menyatakan, kebijakan tax expenditure yang diterapkan pemerintah perlu dievaluasi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut potensi pajak yang tidak diambil pemerintah karena stimulus ini mencapai Rp221 triliun.

“Kalau kita bandingkan saat dulu memberikan tax amnesty hasilnya Rp135 triliun itu pembahasannya intens di dewan. Sekarang pemerintah kehilangan Rp221 triliun tanpa pembahasan (dengan dewan),” ujarnya di komplek DPR, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Dia mengungkapkan, seharusnya pemerintah memberi penjelasan kemana saja suntikan stimulus pajak itu dialirkan. Bagaimana prosesnya, alasannya, hingga hasil kajiannya seperti apa.

“Akuntabilitas nanti dengan Badan Pengawas Keuangan (BPK) kita perlu bicarakan bagaimana sebetulnya, karena tidak mudah mengukur ini,” imbuhnya.

Andreas menegaskan, evaluasi terhadap pemberian insentif pajak sangat diperlukan untuk mengukur kinerjanya. Karena sudah begitu banyak program insentif dikeluarkan tali hasilnya tak nampak jadi kenyataan.

“Saya mengatakan obral insentif pajak untuk dorong pertumbuhan Tapi di satu sisi trend industri manufaktur kita juga trennya menurun. Pertanyaannya kemana insentif yang diberikan sebesar Rp221 triliun ini,” tuturnya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here