Duh! Insentif Fiskal Jor-Joran Tapi Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

indef
Institute For Development of Economics and Finance. Foto: locita

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah tak efektif dalam mengelola belanja fiskal. Indef mencatat, belanja pajak pemerintah dari tahun 2016 sampai 2018 selalu meningkat.

Terakhir pada tahun 2018, belanja pajak sebesar Rp221,3 triliun. Angka ini meningkat dari tahun 2017 yang mencapai Rp196 triliun. Belanja pajak ini direalisasikan melalui berbagai kebijakan insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deductiable tax.

Peneliti Indef, Nailul Huda menyatakan, alih-alih mendongkrak pertumbuhan ekonomi, yang terjadi malah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5% dan sektor industri manufaktur yang terus melambat pertumbuhannya.

“Artinya insentif fiskal yang sebegitu besar tidak efektif dan cenderung dinikmati golongan tertentu,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Membedah Target Penerimaan Negara Dalam RAPBN 2020 di Jakarta, Kamis (22/8).

Sementara, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI memandang, pemberian insentif fiskal terkesan jor-joran dan minim evaluasi. Tak ada dampak multiplier, sehingga berpotensi tidak efektif dan mendistorsi penerimaan.

“Perbaikan-perbaikan pasca Tax Amnesty masih parsial dan sporadis, belum menunjukkan visi holistik komprehensif,” ujar Ketua BAKN, Andreas Eddy Susetyo ditemui di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurutnya, perlu dibuat arah baru kebijakan seperti lain Paket Rancangan Undang-Undang Perpajakan, Nomor Identitas Tunggal, dan perbaikan sistem administrasi berbasis IT yang canggih.

Peneliti Indef, Izzudin Al Farras mendorong pemerintah melakukan akselerasi reformasi birokrasi. Sistem birokrasi yang berbelit harus secepatnya dibenahi.

Meskipun sejak Presiden Joko Widodo menjabat sudah terdapat perbaikan reformasi birokrasi. Namun tingkat kecepatannya dinilai masih sangat kurang. Belum progresif.

“Kita butuh kepemimpinan birokrasi yang mumpuni, kreatif, dan inovatif serta perubahan kultur birokrasi yang lebih dinamis menghadapi pelayanan publik yang saat ini banyak menuntut kecepatan,” katanya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here