Oleh: Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta – Ekonom Rizal Ramli mengomentari rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Menurutnya, rencana tersebut tak solutif untuk membenahi keuangan BPJS.
“Diselesaikan dengan cara gampang (defisit BPJS), naikan dua kali harganya. Itu enggak usah mikir. Anak Taman Kanak-Kanak (TK) juga bisa kalau defisit naikin dua kali. Canggih dikit kek,” ujarnya dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).
Mantan Menko Kemaritiman ini mengungkapkan, sedianya pengolaan keuangan BPJS dilaksanakan dengan prinsip keadilan (fairness). Artinya, perusahaan atau penerima upah peserta iuran BPJS yang bergaji tinggi membayar lebih banyak.
“Tidak boleh ada kept, misalnya gajinya Rp20 juta di kept seolah olah Rp8 juta sehingga kontribusi terhadap BPJS lebih rendah. Adil dong supaya ada cross subsidi,” jelasnya.
Kedua, Rizal menyarankan APBN dikelola secara lebih hemat. Sehingga pemerintah bisa memiliki simpanan lebih banyak yang bisa dialihkan untuk menyelesaikan masalah sosial.
“Jangan kebalik, rakyat diperes buat ngumpulin bayar cicilan bunga utang yang kemahalan,” imbuhnya.
Manajerial BPJS juga tak boleh luput dari pembenahan. Mulai dari pendaftaran, pelayanan yang memicu antrean harus diminimalkan.
“Banyak ibu-ibu antre, dimintai surat ini itu, padahal kartu BPJS sudah cukup. Ini kan ilmu manajemen antrean. Orang sudah nyampe bulan, ini negara mengatur BPJS enggak bisa,” imbuhnya. (*/Dry)
