Naiknya Iuran BPJS Jadi Beban, Daya Beli Masyarakat Bisa Menurun

Presiden KSPI, Said Iqbal (tengah). Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah tak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Mereka memandang, kenaikan iuran bisa menambah beban masyarakat ekonomi rendah.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, kenaikan iuran yang sama jumlahnya di seluruh Indonesia membuat BPJS seperti perusahan asuransi komersial. Padahal amanah BPJS adalah pelayanan sosial di bidang kesehatan.

“Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mau arahkan ke asuransi komersial, kalau defisit dibebankan ke peserta. Peserta itu rakyat jadi (kenaikan) harus publik hearing. Gak bisa sewenang-wenang,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).

Menurut Iqbal, defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan meningkatkan cukai rokok. Nantinya pemasukan negara dari cukai itu bisa dikonversikan untuk pembayaran BPJS.

“Jadi negara tanggung jawab jangan diposisikan sebagai lembaga asuransi. Sri Mulyani gak ngerti dalam kasus ini,” imbuhnya.

Soal besaran kenaikan, Iqbal mengatakan akan berpotensi memicu penurunan daya beli masyarakat. Sebab pendapatan dan kemampuan finansial masyarakat di tiap daerah tidak sama.

“Penerima upah enggak sama, Jakarta dengan Sragen misalnya, beda penghasilannya,” katanya. Dia mencontohkan pendapatan warga Jakarta dengan Sragen.

“Mungkin bagi orang Jakarta yang UMP Rp3,9 juta, walaupun berat masih mampu bayar. Tapi bagi Sragen yang Rp1,2 juta itu berat,”

“Jadi cara berpikirnya kapitalis pukul rata. Kemampuan tiap daerah beda. Habis uang hilang karena bayar iuran. Bukan nabung,” paparnya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here