Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menjelaskan tentang bahaya jika kabinet tidak paham abjad mengelola negara dan ekonomi. Ini menyusul kegelisahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut 33 perusahaan Tiongkok tak satupun berinvestasi di Indonesia.
Hal itu berdasarkan paparan Bank Dunia di depan pemerintah beberapa hari lalu menyebutkan jika Indonesia bukan salah satu negara yang menjadi tujuan investor. Selain itu, perekonomian Indonesia juga disebut akan mengalami penurunan.
Menurut Fahri, itu semua imbas jika pemangku kewenangan masih mempertahankan mental ABS (asal bapak senang) dan feodal. Mental semacam itu tidak akan memberikan prestasi apapun, hanya fatamorgana.
Ini terkesan aneh, sebab Tiongkok selalu disebut-sebut mendominasi ekonomi Indonesia. Tapi, belakangan perusahan asal negara tersebut tidak berminat berbisnis dan berinvestasi di negara ini.
“Lalu presiden kaget sebab kalau Tiongkok aja sudah gak minat, bagaimana dengan negara lain? Tiongkok terkenal kurang hati-hati kok,” kata Fahri melalui akun resminya, Ahad (8/9).
Dia menjelaskan, keadaan ini membenarkan fakta bahwa ekonomi Indonesia makin didominasi hutang bukan investasi. Tidak saja swasta yang berhutang, bahkan BUMN-pun menumpuk hutang yang terbesar sepanjang sejarah.
“Jadi, penampilan kita belakangan ini di topang oleh hutang,” ujarnya.
Kekagetan Presiden Jokowi seharusnya membuat kabinet mundur massal. Hanya berlagak profesional, tapi tidak ada kebijakan yang dapat meyakinkan investor untuk berpartner, malah yang datang adalah rentenir.
“Hutang tambah banyak dan anak cucu kita akan menanggung,” kata dia.
Dia menuturkan, selain undang-undang (UU) investasi yang sebetulnya sudah bagus, tapi iklim usaha dan kepastianlah yang ditunggu dari birokrasi negara profesional. Namun, birokrasi di Indonesia masih belum banyak berubah.
Menurut dia, semua kata kuncinya ada di kabinet yang dipimpin presiden jokowi. Ini karena leadership negara yang dapat menggerakkan birokrasi dan seluruh struktur dan sumberdaya negara ada si sana.
“Jadi biang keroknya ada di kabinet. Jangan cari di tempat lain,” kata Fahri menegaskan. (EP)
