Astra Honda dan Yamaha Indonesia Diminta Patuhi Putusan MA Terkait Kasus Kartel

yamaha dan honda
KPPU menduga adanya pelanggaran yang dilakukan dua perusahaan otomotif yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) dan PT Astra Honda Motor (AHM) dengan melakukan persekongkolan dalam menetapkan harga jual sepeda motor jenis skuter matic 110-125 cc di Indonesia. Foto: Antara

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) diminta mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Jika tidak, maka kedua perusahaan tersebut berpotensi melakukan pembangkangan.

Adapun putusan yang dimaksud adalah putusan nomor 217/k/Pdt-Sus-KPPU/2019 soal adanya dugaan kartel produk sepeda motor skuter matic 110-125 cc. Dalam putusannya, MA memerintahkan YIMM membayar denda Rp 25 miliar dan Honda Rp 22,5 miliar.

“Jadi mau tidak mau dan suka tidak suka putusan MA ini harus dipatuhi oleh pihak Astara dan Yamaha,” kata Pengamat kebijakan publik, Karyono Wibowo, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/9).

Karyono mengungkapkan, ada dua hal yang kemungkinan dilakukan konsumen jika AHM dan YIMM tidak mematuhi putusan MA. Pertama aksi demonstrasi.

“Ya konsumen bisa melakukan demonstrasi secara besar-besar dan melakukan class action,” kata Karyono.

Kedua, saham kedua perusahaan itu bisa anjlok. Karenanya, Karyono menekankan agar AHM dan YIMM memberikan penjelasan kepada publik terkait dugaan adanya kartel harga motor tersebut.

“Ini bisa mempengaruhi harga saham, bisa menurun sahamnya perusahaan itu karena citranya buruk. Bisa berhenti produksi dan bisa tutup perusahaan itu karena kehilangan konsumen,” katanya.

Pada sisi lain, konsumen dirugikan sekitar Rp 3 juta mengutip kerugian yang dihitung KPPU. “Kalau diasumsikan 1 motor harganya naik 3 juta sementara terget produksi 4 sampai 6 juta maka ada belasan triliun keuntungan yang didapat dari praktik kartel itu,” katanya.

MA telah menolak kasasi yang diajukan oleh AHM dan YIMM. Putusan MA ini bernomor 217/k/Pdt-Sus-KPPU/2019. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here