Tax Amnesty II Dianggap Bentuk Kegagalan Kebijakan Fiskal

tax
Ilustrasi Tax Amnesty. Foto: The Economic Times

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy menilai wacana Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Jilid II sebagai bentuk kegagalan kebijakan fiskal. Dia mendorong pemerintah tindak kejahatan perpajakan.

“Kejahatan perpajakan dibongkar dulu. Itu mengapa saya enggak setuju karena saya pegang data kejahatan perpajakan,” ujarnya ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Kejahatan perbajakan, katanya telah merugikan negara dengan nilai besar. Namun, menurutnya, pemerintah justru tak berani mengambil tindakan terhadap mereka yang lakukan kejahatan perpajakan.

“Karena mereka perusahaan besar. Panggung regional dan internasional. Ini sudah saya omongin ke Wamenkeu,” tuturnya.

Soal amnesti pajak, lanjutnya, sudah tak diperlukan lagi. Sebab Kementerian Keuangan sudah memiliki sistem Exchange of Information (EoI).

EoI adalah suatu pertukaran informasi yaitu fasilitas pertukaran informasi perpajakan yang terdapat didalam P3B yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Mitra P3B. Sebagai upaya pencegahan tax avoidance, pengelakan pajak (tax evasion), dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (tax treaty abuse

“Artinya, kalau mau mengenakan tarif tinggi pada mereka yang belum laporkan tax-nya di luar kenain aja berdasar EOI ngapain pakai tax amnesti,” katanya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here