Soal Minyak Goreng Curah, Gapmmi: Pokoknya Pelarangannya Batal Dulu

Oleh: Eko P

Indonesiainside.id, Jakarta – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengaku khawatir pelarangan penggunaan minyak goreng (migor) curah akan menyulitkan pedagang.

“Bisa saja diterapkan, tapi diusahakan para pedagang dapat membeli minyak seharga dengan dia beli sebelumnya agar tidak menyulitkan,” ujar Ketua Komite Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gapmmi Doni Wibisono di Jakarta, Rabu(9/10).

Kebijakan terkait dengan minyak goreng curah itu juga akan membuat pedagang kelas menengah ke bawah bertambah bingung, ujarnya. Mengingat, pada 17 Oktober nanti pemerintah mulai menerapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Saat ini kita juga sedang berusaha menjelaskan tentang sertifikasi halal kepada pedagang-pedagang, tiba-tiba datang kebijakan minyak curah,” katanya.

Terkait dengan alasan minyak curah tidak sehat, ia mengusulkan agar pengawasan produksi dan distribusi minyak curah dapat lebih diperketat.

“BPOM (Badan Pengawas Makanan dan Obat) pasti punya datanya. Yang menjadi minyak curah di pasar juga tentu ada kemasan tertentu, periksa ‘brand’-nya, sudah ilegal atau belum. Pemerintah harus data, gak bisa dibilang semua minyak goreng curah tidak bagus,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar larangan peredaran minyak goreng curah dibatalkan.

“Pokoknya pelarangannya itu batal dulu,” katanya.

Dia mengaku sudah bertemu dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan menanyakan terkait dengan larangan tersebut.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here