Pengamat Ini Punya Tiga Solusi Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Gede Sandra
Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra. Foto: Istimewa

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan membebani masyarakat. Dia mengatakan ada solusi lain agar keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak semakin tertekan.

“Yang namanya BPJS diatur oleh undang-undang dasar 1945, kesehatan adalah hak warga negara, seharusnya kebijakannya bukanlah kembali membebani masyarakat,” ujarnya kepada Indonesiainside.id di Jakarta, Senin (14/10).

Pertama, katanya, dengan menggabung badan penyelenggara dan dibuat skema subsidi dilang. BPJS Kesehatan dengan BPJS Tenaga Kerja tak perlu dipisah. Ia juga menilai iuran korporasi kepada BPJS masih terlalu kecil.

“Sekitar 4% itu harus ditingkatkan lagi, dan ketiga solusinya dana talangan pemerintah harus ada, dulu (saat pertama kali dibuat tahun 2014) Rp5 triliun kecil banget harusnya sekitar Rp30 triliun baru muter tuh barang,” imbuhnya.

Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan program JKN telah memberikan banyak manfaat untuk penduduk Indonesia meski masih mendapat penolakan di masyarakat.

“JKN sudah memberikan banyak manfaat. Hingga saat ini sudah 221 juta peserta dari jumlah penduduk Indonesia ata 83,41 persen dan PR kita sekitar 16,59 persen lagi untuk cover seluruh penduduk Indonesia,” kata Mundiharno dikutip Antara.

Mundiharno menjabarkan sekitar 640 ribu layanan kesehatan dimanfaatkan oleh peserta JKN setiap harinya di 23 ribu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.455 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). (*/Dry)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here