Janji Jokowi Swasembada Pangan Belum Tercapai, Ini Pembelaan JK

Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla menjadi pembicara inti dalam diskusi ekonomi bersama 100 ekonom. Foto: Suandri Ansah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Topik swasembada pangan menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara butuh ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2014 silam pernah berjanji mengupayakan swasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahannya, namun belum sepenuhnya tercapai. Apa tantangan dan bagaimana solusinya, ternyata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan sedikit bocorannya.

Pada Desember 2014, tepatnya dalam acara kuliah umum di Balai Senat Balairung Universitas Gajah Mada (UGM), Presiden Jokowi pernah mengatakan RI bakal swasembada pangan dalam 3 tahun. Ketika itu Jokowi baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai Presiden RI.

“Sudah hitung-hitungan, tiga tahun tidak swasembada, saya ganti menterinya. Yang dari fakultas pertanian bisa antre. Tapi saya yakin bisa, hitung-hitungannya ada. Konsentrasi 11 provinsi,” kata Jokowi di Balai Senat Balairung UGM, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014) silam.

Namun, kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan data Ombudsman RI, total impor beras dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) sebesar 4,7 juta ton, sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton. Jumlah total impor akan meningkat jika Pemerintah melakukan kembali pada tahun 2019. Namun dengan jumlah stok yang relatif memadai (2,1 juta ton di akhir 2018), diperkirakan Pemerintah tak perlu memerlukan impor di tahun 2019, kecuali terjadi krisis besar.

Sedangkan total impor gula selama kurun waktu 2015-2018 mencapai 17,2 juta ton, lebih tinggi 4,5 juta ton dibandingkan periode 2010-2014 yang mencapai 12,7 juta ton.

Terkait swasembada pangan, Wapres JK membandingkan kondisi swasembada beras saat ini dengan era Presiden Soeharto. Menurutnya, upaya swasembada sekarang sulit diwujudkan karena situasinya berbeda. “Waktu zaman Pak Harto kita bangga swasembada (yang dimulai tahun) 70-an,” ujar JK dalam acara Dialog 100 Ekonom di Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Namun, lanjutnya, pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia tak sebanyak sekarang. Pada saat Soeharto memimpin, jumlah penduduk sekitar 130 juta jiwa yang didukung luas sawah yang besar. “Dulu penduduknya 130 juta jiwa, sawah kita 10 juta hektar. Produktivitas tinggi, 3 ton per hektar, jadi swasembada lah,” jelas tutur dia.

Tapi, saat ini jumlah penduduk Indonesia meningkat pesat, sementara jumlah lahan sawah yang bisa diolah menurun akibat pembangunan infrastruktur. Sehingga swasembada seperti era Soeharto sulit dicapai. “Penduduk sekarang 260 juta jiwa, sawahnya berapa? Jadi sebenernya kita lebih baik, tapi sawahnya turun, ya gimana mau swasembada,” jelas dia.

Meski demikian, dia berharap cita-cita swasembada beras tetap dilanjutkan terlebih dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi. “Mudah-mudahan tahun ini tetap oke,” katanya.

Perencanaan Solusinya

Sementara itu, Ekonom INDEF Rusli Abdullah menilai faktor kegagalan swasembada pemerintah terletak di perencanaan. Salah satu hal mendasar dalam perencanaan adalah data yang valid.

“Pemerintah kita belum mampu swasembada pangan. Gagal. Bahkan yang terbaru, pakan jagung untuk ternak saja masih impor. Tahun kemarin (2018, red) ada impor beras 2,8 juta ton. Kedelai untuk bahan baku tempe dari Argentina dan Amerika juga impor. Termasuk gandum,” ujarnya saat dihubungi Indonesiainside.id, beberapa waktu lalu.

Padahal, gandum merupakan bahan dasar mie instan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Kendati demikian, ia mengapresiasi janji kampanye Jokowi-JK meski tidak sepenuhnya terealisasi.

“Perencanaan adalah masalah yang krusial. Kementan (Kementerian Pertanian) sempat dikritik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa aspek perencanaan kurang optimal. Sebab, jika perencanaan beres, maka hasilnya akan baik,” kata dia.

Dia menyebutkan, data perencanaan pemerintah Jokowi-JK terkait swasembada pangan pada tahun 2014 sangat carut-marut. Meski demikian, ia optimis perencanaan swasembada pangan di tahun 2019 lebih baik karena memiliki data yang valid.

“Pemerintah saat ini dalam perwujudan kedaulatan pangan masih semrawut. Tapi mungkin di tahun 2019 lebih tertata dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Minimal datanya lebih akurat,” ujarnya.

Sesuai mandat pemilu 2014, kata Rusli, seharusnya Jokowi lebih memprioritaskan janji kampanye yang dapat direalisasikan. “Sebisa mungkin Pak Jokowi seharusnya menepati janji yang dapat ditepati sampai Oktober 2019,” pungkasnya.(*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here