Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah akan menerapkan kebijakan mandatori pencampuran biodiesel 30% (B30) pada awal 2020, setelah menyelesaikan uji coba di Oktober 2019. Uji coba itu terutama untuk implementasi B30 untuk sektor transportasi, termasuk kereta api dan kapal.
“Setelah 2008 berjalan dengan baik uji coba campuran FAME dengan solar, kita tingkatkan hingga uji coba B30 yang selesai Oktober ini untuk dilaksanakan di tahun 2020,” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Jumat (18/10).
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional sekaligus Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) tersebut menjelaskan bahwa ke depan, pemerintah tak hanya mengimplementasikan B30 pada sektor transportasi, uji coba B30 untuk kereta api dan kapal juga akan segera dilakukan. “Hal serupa akan kami terapkan di kereta api dan kapal,” tegas Djoko.
Mulai awal tahun 2020, penggunaan komposisi minyak sawit (FAME) pada biosolar sudah mencapai 30 persen dari saat ini sebesar 20 persen. Kronologi implementasi kebijakan B30, imbuh Djoko, tak lepas dilatarbelakangi tingginya impor solar, sementara di sisi lain melimpahnya ketersediaan bahan baku kelapa sawit Indonesia.
“Karena solar saat itu sebagian masih impor, di saat yang bersamaan Indonesia adalah negara pertama atau kedua terbesar memproduksi sawit di dunia. Tapi kini Indonesia sudah bebas impor minyak tanah, solar, bahkan avtur nantinya,” ungkap Djoko.
Dasar lain dari pertimbangan pemerintah adalah perluasan pemanfaatan BBN sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pemerintah menyadari pentingnya peranan generasi muda dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
Di samping itu, penggunaan biodiesel dinilai sebagai penghasil energi yang ramah lingkungan. “Kami juga berkomitmen kepada dunia, agar dunia tetap bersih, tetap sehat dan tidak terjadi pemanasan global sesuai dengan COP 21 di Paris,” tandas Djoko.
Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, jika menilik dari implementasi kebijakan mandatori biodiesel saja, sejak 2015 sampai 2018, negara sudah mampu menghemat devisa sebesar US$ 3,37 miliar atau setara Rp 50,4 triliun, dengan total biodiesel yang disalurkan sebesar 9,92 juta kiloliter (kl).
Sementara itu, pemerintah mencatat, terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan 22 April 2019, serapan biodiesel ada di kisaran 1,74 juta kl. Sebelumnya, dengan adanya kebijakan mandatori ini, pemerintah berharap konsumsi biodiesel dalam negeri di 2025 akan meningkat hingga mencapai 6,9 juta kilo liter. (*/Dry/Ant)
