Indonesiainside.id Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) fokus gunakan APBD untuk rakyat. Bukan hanya untuk perjalanan dinas semata.
Menurut Sri Mulyani, ongkos perjalanan dinas pemerintah daerah sudah memakan 13,4℅ sendiri dari APBD. Kemudian belanja jasa kantor, bisa mencapai 17,5%.
“Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari belanja perjalanan dinas dan jasa kantor, itu sudah 31℅ sendiri. Itu belum untuk pegawai 36%. Jadi APBD hampir 70℅ digunakan untuk mengurusi orang-orang pemda. Sisa dari itu, baru untuk rakyat. Itu kan salah kalau dilihat gitu sebenarnya,” ujar Sri Mulyani, di Jakarta pada Kamis (14/11).
“Kalau bisa kunjungan dinas itu setahun sekali, jangan berkali-kali. Nanti APBD hanya terpakai kunjungan dari satu kementerian ke kementerian lain saja,” ujar Sri Mulyani
Sri Mulyani meminta kepala daerah untuk melihat betul APBD yang ada. Dia pun sudah meminta pihak terkait untuk meneliti belanja daerah pada kelompok tersebut.
“Alokasi belanja di daerah dari APBD, kita lihat kurang fokus, program dan kegiatannya bermacam-macam. Padahal Presiden mengingatkan untuk selalu fokus kerja,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, Belanja Negara dari APBN akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan dan penguatan berbagai program pembangunan seperti peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama bagi warga miskin.
“Pemerintahkan sudah ada program untuk membantu dan menguranngi kemiskinan, belum lagi dari program daerah sendiri. Seharusnya kemiskinan di daerah nanti sudah tidak ada,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta pada Kamis (14/11).
Program pemerintah membantu warga miskin, antara lain melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).(*/Dry)
