Perampingan Eselon Bakal Naikkan Gaji ASN, Dirjen Anggaran: Kalau Begitu Sama Saja

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani. Foto: Annisa Fadlilah

Indonesiainside.id, Jakarta – Rencana perampingan eselon di kementerian dan lembaga masih menjadi buah bibir di publik. Bahkan, beredar isu di masyarakat bahwa pengurangan eselon itu bakal berdampak pada kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi hal itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengaku belum bisa mengatakan apakah pengurangan eselon di instansi pemerintahan bisa mengurangi belanja pegawai negera atau tidak. Dia masih menunggu bentuk jelas pengurangan eselon tersebut.

“Kita masih lihat bentuknya dulu. Kalau bentuknya jelas, baru kami bisa menghitung apakah ada potensi atau tidak terhadap anggaran belanja pegawai. Kita tunggu waktunya, sekarang kita telah siapkan,” ujar Askolani, di Jakarta pada Senin (18/11).

Sebaliknya, menurut Askolani, apabila bentuknya seperti isu tersebut maka tidak ada dampak ke anggaran. Efisiensi dari perampingan eselon justru digunakan untuk menaikkan gaji ASN.

Sebelumnya, dalam pidato pascapelantikan, Presiden Jokowi meminta penyederhanaan birokrasi dilakukan secara besar-besaran. Eselon harus dikurangi menjadi dua, dengan jabatan fungsional yang berpaku pada kompetensi.

Hal itu juga tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391, Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati, tentang Sembilan Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Kesembilan langkah strategis tersebut dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi. Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Selain itu, memetakan jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk menampung peralihan pejabat struktural eselon III, IV, dan V yang terdampak akibat kebijakan penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya, perlu dilakukan penyelarasan kebutuhan anggaran terkait besaran penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan penyederhanaan birokrasi.(*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here